Keahlian Panelis Debat Kedua Pilgub Sulsel Jadi Sorotan, 3 Orang Mantan Timsel KPU

Suara.com - Permasalahan ekonomi, infrastruktur dan tata kelola sumber daya alam jadi tema besar pada debat kedua Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Debat akan digelar di Hotel Claro Makassar pada 10 November 2024 sekitar pukul 14.30 Wita.

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan sudah menetapkan tujuh panelis debat yang akan merumuskan sub tema dan pertanyaan untuk dua paslon. Para panelis berasal dari kalangan akademisi, aktivis, dan media.

Mereka adalah Hasrul Hasan (Anggota Komisi Penyiaran Indonesia RI), Profesor Aminuddin Syam (pemerhati kesehatan masyarakat), Nur Fadhilah Mappaselleng (Pakar hukum), Profesor Hasnawi Haris (pemerhati hukum dan kebijakan publik), Hasrullah (pakar komunikasi politik), Nurliah Nurdin (pakar ilmu politik), dan Abdul Rahman Nur (pemerhati hukum dan lingkungan).

Namun, daftar panelis yang dipilih KPU Sulsel ini jadi sorotan. Sebab, tidak ada ahli ekonomi ataupun pakar infrastruktur dari semua panelis.

Tiga nama panelis ini bahkan merupakan mantan anggota tim seleksi KPU Sulsel. Mereka adalah Aminuddin Syam, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Nurliah Nurdin.

Padahal, isu ekonomi dan infrastruktur adalah masalah krusial yang punya keterkaitan satu sama lain. Debat kedua sekaligus yang terakhir ini semestinya menyentuh inti persoalan yang ditawarkan paslon.

Apalagi kondisi perekonomian nasional sekarang ini. Daya beli makin lesu membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbullah yang dikonfirmasi mengenai alasan tersebut hingga kini tidak merespon.

Namun, sebelumnya komisioner KPU Sulsel, Hasruddin Husain mengatakan seluruh panelis sudah merepresentasekan keahlian mereka pada tema yang akan dibahas.

Baca Juga: Mobil Bobby Nasution Dilempari Usai Debat Kedua Pilgub Sumut 2024

"Kita sudah mengambil orang yang sesuai dengan keilmuan mereka. Sehingga kita pilih ada akademisi dan yang paham tentang tema, atau pernah bergelut di bidangnya, itu ekonomi dan infrastruktur dan tata kelola sumber daya alam. Kemudian ada juga dari media, dari komisi penyiaran pusat. Kita sesederhana itu proses penentuan (panelisnya)," ucapnya.

Saat ini para panelis sudah ditetapkan dan sudah menggelar rapat pendahuluan untuk merumuskan 18 pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan tersebut akan disetor ke KPU pada 9 November mendatang.

Hasruddin juga memastikan para panelis akan independen. KPU menjamin pertanyaan tidak akan bocor ke publik.

Namun, publik khawatir kualitas pertanyaannya tidak berkualitas dan tidak menyentuh permasalahan di Sulawesi Selatan. Karena panelis bukan ahli sesuai tema.

"Kita sangat optimis panelis ini bekerja profesional melihat potensi mereka dan kita sudah men-tracking figur-figur ini. Sama dengan sebelumnya, mereka juga menandatangani pakta integritas," ucapnya.

Bahas Persoalan Ekonomi yang Lebih Substansif

Menurut ekonom, Profesor Marzuki DEA, sektor perekonomian jadi tugas besar para kandidat di Sulawesi Selatan. Debat kedua diharapkan bisa memunculkan masalah-masalah utama dalam perekonomian daerah.

"Terutama aspek utama tujuan pembangunan di Sulsel," ucapnya.

Menurutnya, peran kepala daerah, gubernur, bupati/walikota yang terpilih nantinya akan sangat penting dan strategis. Itu karena pemerintahan era Presiden Prabowo juga baru dimulai.

Artinya, para kandidat perlu fokus menyusun visi dan misi yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah secara nasional (RPJMN) agar bisa diimplementasikan melalui paradigma pembangunan Asta Cita yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

"Artinya dari 33 aspek dalam Asta Cita soal bidang ekonomi, ada 13 poin penting. Soal ketahanan dan kemandirian ekonomi, permasalahan aspek ketenagakerjaan, kemiskinan, pembangunan desa, infrastruktur, digitalisasi, kewirausahaan, industri kreatif, pemerataan ekonomi melalui ekonomi desa, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan lainnya," jelasnya.

Berdasarkan aspek ekonomi tersebut, kata Marzuki, maka para kandidat sebaiknya bisa menjelaskan bagaimana peran mereka jika terpilih sebagai kepala daerah untuk mensinkronkan rencana pembangunan wilayah yang selaras dengan pemerintah pusat.

Sehingga, saat terpilih, mereka bisa menyelesaikan janji-janji politik yang dikampanyekan.

"Dalam perspektif ekonomi, target-target ekonomi tujuan pembangunan yang harus diselesaikan tercermin pada beberapa indikator utama. Misal sektor pendapatan, perlu dijelaskan strategi apa yg akan dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan merata. Kemudian ketenagakerjaan, perlu dijelaskan strategi untuk atasi pengangguran dan kemiskinan. Juga pentingnya aspek stabilitas harga bahan pokok yang terjangkau," bebernya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing