Suara.com - Fraksi Golkar turut menyoroti soal maraknya kasus judi online atau judol. Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji menegaskan jika judol merusak bangsa.
Ia pun mengaku pihak mendukung instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk pemberantasan judi online. Permasalahan ini harus diberantas oleh aparat penegak hukum.
Hal itu disampaikan oleh Sarmuji dalam sambutannya di acara diskusi yang digelar Fraksi Golkar DPR RI dengan tajuk 'Dampak Judi Online Dan Usaha Pemberantasannya" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Diskusi ini dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dan jajaran anggota Fraksi Golkar DPR RI.
"Judi online memiliki daya rusak yang luar biasa bagi kehidupan bangsa. Dari aspek ekonomi, misalnya, besarnya perputaran uang yang beredar tidak memiliki dampak apapun. Tak ada “multiplier effect” apapun bagi kegiatan ekonomi nasional dari perputaran uang judi online itu," kata Sarmuji.
Menurutnya, berdasarkan data PPATK, perputaran uang judol mencapai Rp 600 triliun. Besarnya uang yang terserap dari kegiatan judi online tersebut, justru hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang, yakni kalangan bandar judi.
"Perputaran uang dari judi online itu justru lebih banyak mengalir ke luar negeri," ucapnya.
Dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online ini juga telah menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan sosial, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan.
"Dalam lima tahun terakhir, sejak 2020 hingga 2024, setidaknya telah terjadi banyak sekali kriminal akibat judi online. Di Mojokerto, Jawa Timur, kedapatan seorang Polwan membakar suaminya yang juga seorang polisi karena korban menggunakan gajinya untuk judi online. Sementara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu membunuh anak kandungnya yang kecanduan judi online. Pembunuhan ini dipicu karena sang anak kerapkali memaksa minta uang ibunya untuk bermain judi online," paparnya.
Baca Juga: Ikut Jadi Tersangka, Polisi Sita Duit Rp 2,6 M hingga Mobil dari Istri Buronan Skandal Judol Komdigi
Lebih lanjut, kejadian miris tersebut tentunya jika dibiarkan terus praktik judol akan semakin membahayakan kehidupan sosial sebagai bangsa.
Untuk itu, kata dia, Fraksi Golkar mendukung instruksi Prabowo agar Judol diberantas. Ia meminta aparat kepolisian tak pandang bulu dalam memberantas Judol.
"Besarnya mudarat dari dampak judi online ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pemberantasan judi online dan meminta agar semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik unsur pemerintah, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital maupun Kepolisian, agar tegas dalam memberantas judi online ini," katanya.
"Saya meminta ada tindakan setegas-tegasnya, bagi siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu, untuk ditindak dan selanjutnya diproses hukum. Ini supaya, agar ada efek jera dan kasus judi online bisa segera ditutup secepatnya," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Ikut Jadi Tersangka, Polisi Sita Duit Rp 2,6 M hingga Mobil dari Istri Buronan Skandal Judol Komdigi
-
Menkomdigi Minta Maaf, Puluhan Pegawai Terlibat Kasus Judi Online
-
Judi Online Merajalela? Ini Cara Lapor ke Kominfo, Bantu Bersihkan Dunia Maya!
-
Mengaku Sedih Gegara Anak Buahnya Terlibat Skandal Judol, Meutya Hafid: Saya Minta Maaf
-
PDIP Tantang Budi Arie Sebut Nama Sosok T Terkait Kasus Judol: Gak Usah Pakai Inisial!
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua