Suara.com - Fraksi Golkar turut menyoroti soal maraknya kasus judi online atau judol. Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji menegaskan jika judol merusak bangsa.
Ia pun mengaku pihak mendukung instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk pemberantasan judi online. Permasalahan ini harus diberantas oleh aparat penegak hukum.
Hal itu disampaikan oleh Sarmuji dalam sambutannya di acara diskusi yang digelar Fraksi Golkar DPR RI dengan tajuk 'Dampak Judi Online Dan Usaha Pemberantasannya" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Diskusi ini dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dan jajaran anggota Fraksi Golkar DPR RI.
"Judi online memiliki daya rusak yang luar biasa bagi kehidupan bangsa. Dari aspek ekonomi, misalnya, besarnya perputaran uang yang beredar tidak memiliki dampak apapun. Tak ada “multiplier effect” apapun bagi kegiatan ekonomi nasional dari perputaran uang judi online itu," kata Sarmuji.
Menurutnya, berdasarkan data PPATK, perputaran uang judol mencapai Rp 600 triliun. Besarnya uang yang terserap dari kegiatan judi online tersebut, justru hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang, yakni kalangan bandar judi.
"Perputaran uang dari judi online itu justru lebih banyak mengalir ke luar negeri," ucapnya.
Dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online ini juga telah menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan sosial, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan.
"Dalam lima tahun terakhir, sejak 2020 hingga 2024, setidaknya telah terjadi banyak sekali kriminal akibat judi online. Di Mojokerto, Jawa Timur, kedapatan seorang Polwan membakar suaminya yang juga seorang polisi karena korban menggunakan gajinya untuk judi online. Sementara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu membunuh anak kandungnya yang kecanduan judi online. Pembunuhan ini dipicu karena sang anak kerapkali memaksa minta uang ibunya untuk bermain judi online," paparnya.
Baca Juga: Ikut Jadi Tersangka, Polisi Sita Duit Rp 2,6 M hingga Mobil dari Istri Buronan Skandal Judol Komdigi
Lebih lanjut, kejadian miris tersebut tentunya jika dibiarkan terus praktik judol akan semakin membahayakan kehidupan sosial sebagai bangsa.
Untuk itu, kata dia, Fraksi Golkar mendukung instruksi Prabowo agar Judol diberantas. Ia meminta aparat kepolisian tak pandang bulu dalam memberantas Judol.
"Besarnya mudarat dari dampak judi online ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pemberantasan judi online dan meminta agar semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik unsur pemerintah, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital maupun Kepolisian, agar tegas dalam memberantas judi online ini," katanya.
"Saya meminta ada tindakan setegas-tegasnya, bagi siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu, untuk ditindak dan selanjutnya diproses hukum. Ini supaya, agar ada efek jera dan kasus judi online bisa segera ditutup secepatnya," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Ikut Jadi Tersangka, Polisi Sita Duit Rp 2,6 M hingga Mobil dari Istri Buronan Skandal Judol Komdigi
-
Menkomdigi Minta Maaf, Puluhan Pegawai Terlibat Kasus Judi Online
-
Judi Online Merajalela? Ini Cara Lapor ke Kominfo, Bantu Bersihkan Dunia Maya!
-
Mengaku Sedih Gegara Anak Buahnya Terlibat Skandal Judol, Meutya Hafid: Saya Minta Maaf
-
PDIP Tantang Budi Arie Sebut Nama Sosok T Terkait Kasus Judol: Gak Usah Pakai Inisial!
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
Terkini
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!
-
YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG
-
Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat