Suara.com - Baru-baru ini ramai menjadi perbincangan publik bahwa PPDB kabarnya akan dihapus. Lantas jika PPDB online dihapus, apa gantinya? Nah untuk mengetahuinya, yuk simak berikut ini penjelasannya.
Diketahui bahwa PPDB adalah program Penerimaan Peserta Didik Baru yang bisa dilakukan secara online. PPDB ini merujuk pada sistem penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang dilakukan melalui platform digital atau internet.
Sistem PPDB Online ini diperkenalkan untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pendaftaran siswa baru, serta memastikan transparansi, akurasi, dan keadilan dalam penerimaan siswa.
Namun belakangan ini muncul kabar bahwa PPDB online akan segera dihapus. Kabar ini mulai menyebar usai Gibran minta agar Menteri Pendidikan menghapus sistem PPDB online atau PPDB zonasi.
"Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan," kata Gibran di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Gibran juga menghimbau agar para kepala dinas pendidikan memprioritaskan pendidikan digital di Tanah Air. Menurut Gibran, pendidikan berbasis digital ini adalah kunci untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Gibran juga menjelasnya betapa pentingnya pengenalan coding (pemrograman) sebagai materi pelajaran untuk peserta didik agar tidak ketinggalan dengan lainnya.
"Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan," jelas Gibran.
Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Gibran, Menteri Pendidikan (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti meberikan respons terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ingin PPDB dihapuskan.
Mengenai hal tersebut, Menteri Pedidikan Prof. Mu'ti menjawab bahwa pihaknya saat ini masih mengkaji usulan PPDB dihapus.
"Sekarang saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk," tutur Prof. Mu'ti
Prof. Mu'ti juga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan kajian PPDB . Dimohon bersabar menunggu keluarnya laporan hasil kajian. Jika laporannya sudah ada, maka akan diumumkan selambat tanggal Maret 2025, sebelum tahunajaran baru.
. "Tapi sebelum Februari, atau paling lambat bulan Maret sebelum tahun ajaran baru, keputusan PPDP dan juknisnya serta juklak sudah kami terbitkan," terang Prof Mu’ti
Demikian ulasan mengenai PPDB online dihapus, apa gantinya lengkap dengan pernyataan Gibran terkait PPDB sebaiknya dihapus dan jawaban Mendikdasmen. Semoga informasi ini bermanfaat!
Kontributor : Ulil Azmi
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!