Suara.com - Pilkada provinsi Aceh menjadi daerah yang paling banyak ujaran kebencian di media sosial. Temuan itu berdasarkan penelitian dari Universitas Monash, Australia, selama Agustus sampai 4 November. Dari 16.700 teks yang diteliti, sampai hampir 7.300 di antaranya berasal dari Aceh.
"Memang sejauh ini yang paling tinggi sampai 4 November itu memang masih di Aceh ya, sekitar 7.200-an, hampir 7.300-an," kata peneliti Universitas Monash untuk Indonesia Ika Idris dalam diskusi virtual bersama Aliansi Jurnalis Independen, Minggu (24/11/2024).
Selain Aceh, ujaran kebencian juga tinggi terjadi di Jawa Barat sekitar 1.700 teks, Maluku Utara sekitar 800 teks, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar 120 teks. Sekitar 13,54 persen kata yang digunakan dalam ujaran kebencian itu menggunakan bahasa daerah.
Universitas Monash juga sebenarnya melakukan penelitian di Sumatera Barat, namun tingkat ujaran kebencian melalui medsos di derah tersebut sangat rendah. Menurut Ika, kondisi itu terjadi karena pemilihan gubernur di Sumbar kali ini sama-sama diisi oleh warga asli keturunan daerah setempat.
"Mungkin karena ada hubungannya dengan budaya juga ya. Budaya di Minangkabau mungkin waktu pemilu kelihatan rawan karena seluruh Indonesia dan yang jadi pemainnya bukan orang Minang sendiri sementara sekarang itu antara orang Minang," ujarnya.
Secara umum, ujaran kebencian yang terjadi di kelima provinsi itu rata-rata terkait agama dan akhlak. Ika menjaskan, jika calon kepala daerah sama-sama bergama Islam maka ujaran kebencian yang beredar akan beradu calin mana yang akhlaknya paling baik. Sehingga terjadi politik identitas menggunakan agama.
Jawa Barat disebut menjadi provinsi dengan ujaran kebencian terkait agama yang paling banyak terjadi. Namun isu yang terangkat justru berkaitan dengan poligami.
"Di Jawa Barat yang kita lihat banyak juga untuk hate speech yang umum itu adalah isu polarisasi berkaitan dengan poligami dan narkoba. Salah satunya juga kalau kita lihat di TikTok itu ada salah satu calon kepala daerah yang deklarasi kalau tidak memilihnya itu akan mendapatkan azab dari Allah," kata Ika.
Baca Juga: PDIP Minta Prabowo Tegur Jokowi yang Terlalu Jauh Cawe-cawe di Pilkada 2024
Tag
Berita Terkait
-
PDIP Minta Prabowo Tegur Jokowi yang Terlalu Jauh Cawe-cawe di Pilkada 2024
-
Namamu Sudah Terdaftar? Cek DPT Online Pilkada 2024 Sekarang!
-
Dukungan Jokowi dalam Pilkada Jakarta: Apa yang Bisa Kita Pelajari?
-
Libur Pilkada 2024 Berapa Hari? Berikut Aturannya
-
Ada Pengajian Taubat Nasuha hingga Sufi Muda, Kejagung Identifikasi Aliran Berbahaya Jelang Pilkada
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
Terkini
-
Bendera Merah Putih Robek di Puncak Monas Saat Gladi HUT TNI, Kapuspen: Bahan Kain Kurang Bagus
-
TNI Jelaskan soal Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Apa Katanya?
-
Rocky Gerung: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Terus Dibahas Sampai 2029
-
Korban Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 11 Orang, 54 Lainnya Masih Dicari
-
Sebut Tak Ada Lagi Tanda Kehidupan di Reruntuhan Musala Al Khoziny, Tim SAR Beralih ke Alat Berat
-
Revisi UU BUMN, KPK Tegaskan: Direksi dan Dewan Pengawas Wajib Lapor LHKPN
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Cek Daftar Lengkap Kereta Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Jatinegara Selama HUT ke-80 TNI
-
Santai, Menkum Tak Masalah SK PPP Kubu Mardiono Digugat Kubu Supratmanto, Mengapa?
-
Jenderal Bintang 2 Pengawal Pasukan Perdamaian, Ini Sosok Mayjen TNI Taufik Budi Santoso