Suara.com - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah mengidentifikasi berbagai aliran keagamaan dan kepercayaan yang berbahaya dan berpotensi memengaruhi ketertiban masyarakat menjelang Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan oleh Direktur II Jamintel Kejagung, Basuki Sukardjono dalam Rapat Koordinasi Tim Pakem Tingkat Pusat Tahun 2024 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).
"Pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2019," ujarnya dilansir dari keterangan resmi.
Ia mengungkapkan beberapa aliran keagamaan dan kepercayaan yang diidentifikasi di Aceh, Sumatera Barat, Papua, dan Jawa Timur.
Pada Aceh, kata dia, Tim Pakem mengidentifikasi aliran Pengajian Taubat Nasuha, Khilafatul Muslimin, dan Sufi Muda.
Kemudian, pada Sumatera Barat, Tim Pakem mengidentifikasi Jamiyatul Islamiyah dan Pondok Madrasah Faiz Al-Baqarah.
Lalu, pada Papua, terdapat aliran 77 Sorgawi, sedangkan pada Jawa Timur, terdapat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).
Basuki mengatakan, sejumlah aliran keagamaan dan kepercayaan telah dimonitor untuk memastikan pembinaan dapat dilakukan secara persuasif dan edukatif.
"Isu agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga diperlukan kewaspadaan lebih lanjut," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Baca Juga: Sebulan Purnatugas, Berapa Gaji Pensiun Jokowi yang Kini Sudah Sibuk Cawe-Cawe Pilkada?
Basuki juga menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh penghayat kepercayaan dalam menjaga persatuan bangsa.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, khususnya sila ketiga persatuan Indonesia, UUD 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika demi mencegah terjadinya konflik SARA selama masa Pilkada 2024.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
- Pada tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- Pada tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
- Pada tanggal 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- Pada tanggal 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- Pada tanggal 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- Pada tanggal 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon.
- Pada tanggal 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon.
- Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon.
- Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye.
- Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara.
- Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Berita Terkait
-
Sebulan Purnatugas, Berapa Gaji Pensiun Jokowi yang Kini Sudah Sibuk Cawe-Cawe Pilkada?
-
Curhat Kewalahan Diperiksa Kejagung Tanpa Pengacara, Tom Lembong: Bahasa Indonesia Saya Seperti Orang Bule
-
Fakta Baru Diungkap Eks Mendag, Kejagung Terbalik Membaca Permendag Buatan Tom Lembong
-
Jelang Pilkada 2024, Megawati Ajak Warga Tolak Iming-iming Bansos: Nyoblos 5 Menit, Dampaknya 5 Tahun
-
Dicap Tak Penting, PDIP Blak-blakan Acuhkan Effendi Simbolon: Dia Gak Punya Efek Elektoral!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!