Suara.com - Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna H Laoly bercerita tentang kerasnya Pilgub Sumut 2024.
PDIP yang mengusung paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala berhadapan dengan paslon Bobby Nasution-Surya yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
"Dari semua pemilihan kepala daerah ada beberapa yang menjadi perhatian kami, Jawa Tengah, Jakarta, Bali, dan terkhusus Sumatera Utara," katanya di Medan, Senin (25/11/2024).
Menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024, pihaknya masih kekurangan dana untuk saksi Edy-Hasan. Hal ini disebabkan adanya upaya sistematis yang menghalangi penggalangan dana untuk saksi Edy-Hasan.
"Kami juga melihat upaya sistematis dari mencegah agar dukungan-dukungan dari para sponsor untuk menggalang dukungan dana saksi bagi kami," ujarnya.
Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyampaikan kalau ada kader-kader dan simpatisan yang dihalangi untuk memberikan bantuan dana.
"Ada yang kader-kader dikunci-kuncilah, teman-teman yang mau bersimpati, ada yang ditakuti," ucapnya.
Sebaliknya, kata Yasonna, kondisi ini berbeda di kubu rivalnya yakni pasangan Bobby-Surya.
"Tapi di sana, wah ini. Seperti dana tidak terbatas, itu yang kita hadapi," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Yasonna, DPP PDIP menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, anggota DPR, DPRD, PDIP se-Sumut, dan para kader mari untuk bergotong royong mengamankan saksi-saksi.
Bahkan, Yasonna berseloroh menyebut bila perlu kantor DPD PDIP Sumut digadaikan untuk menutupi kekurangan dana saksi.
"Sekjen (Hasto Kristiyanto) mengatakan untuk menggalang dana saksi-saksi kita, bila perlu kita gadaikan itu kantor DPD (PDIP) Sumatera Utara," selorohnya.
Yasonna juga meminta agar PDIP Sumut memilih kader yang militan sebagai saksi di setiap TPS hingga perhitungan ke kabupaten.
"Karena kita memberikan perhatian khusus di Pilgub Sumut," katanya.
Yasonna mengaku ditugaskan untuk melihat langsung hasil Pilgub Sumut 2024.
Berita Terkait
-
Golkar Hormati Sikap Politik PDIP sebagai Penyeimbang: Biar Rakyat yang Menilai
-
PDIP Tegaskan Jadi Penyeimbang Pemerintah: Bukan Abu-abu, Tapi Teman yang Jujur
-
BMPAN Soroti Dugaan Keterlibatan PDIP dalam Aksi Mahasiswa, Stabilitas Politik Pemerintahan Prabowo
-
PDIP Sindir Balik Jazilul PKB: Apa Anda Galau Ingin Adu Domba Kami dengan Pemerintah?
-
Jazilul Desak PDIP Tegas jadi Partai Oposisi atau Koalisi, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun
-
Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat
-
Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?