Suara.com - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK, bersyukur, pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia yang digelar Rabu, 27 November 2024, berlangsung damai.
Hal tersebut disampaikan JK kepada wartawan usai menjadi narasumber di Seminar Nasional Lustrum ke XV dan Dies Natalis ke 75 "Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam Konteks Masa Depan Demokrasi Indonesia " di Balai Senat Universitas Gajah Mada {UGM) yogyakarta,Kamis (28/11/2024).
"Berbeda dengan negara lain, seperti Pakistan, Fhilipina dan Thailand, selalu ada korban. Kita tidak ada," kata JK kepada wartawan.
Terkait dengan tingginya angka golput di Jakarta, JK belum mengetahui angka pastinya. Namun ia menilai, jika golput tersebut seperti itu, maka hal itu kurang bagus.
"Jika memang angka golput mencapai seperti itu (47 persen), maka itu kurang bagus untuk tanggapan orang," ujar JK.
"Saya belum tahu soal itu yah, tapi mungkin karena awal-awal terpengaruh oleh gerakan golput atau gerakan coblos semua," pungkasnya.
Dia mengimbau, jika putaran kedua berlangsung pada 26 Februari 2025, masyarakat perlu berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan baik sehingga angka partisipasi juga dapat meningkat.
Pilkada 2024 telah diselenggarakan serentak pada Rabu (27/11) termasuk di DKI Jakarta. Menurut hasil hitung cepat, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul dibandingkan pasangan lainnya.
Sementara posisi kedua diduduki oleh pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan posisi terakhir oleh pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Putaran Kedua
Baca Juga: Giliran Pramono Sanjung Perolehan Suara 10 Persen Dharma-Kun: Hasil Kerja Keras Luar Biasa
Pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November berjalan baik dan lancar meski angka partisipasi publik masih jauh dari target.
“Pilkada berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun angka partisipasi masih jauh dari target Komisi Pemilihan Umum (KPU) di banyak tempat,” kata Asrinaldi.
Asrinaldi juga angkat bicara terkait skenario putaran kedua yang diungkap KPU DKI Jakarta. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil hitung (real count) resmi KPU.
Asrinaldi menilai, apabila putaran kedua benar-benar dilakukan, maka pertarungan antara pasangan calon (paslon) nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) akan semakin sengit.
"Untuk itu KPU harus bisa mendiseminasikan informasi ini mengingat ada hubungannya dengan partisipasi pemilih yang cenderung turun di putaran kedua," kata Asrinaldi.
Dia mengimbau, jika putaran kedua berlangsung pada 26 Februari 2025, masyarakat perlu berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan baik sehingga angka partisipasi juga dapat meningkat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana