Wamenpar Yakin Daya Beli Pariwisata Tetap Tinggi, Meski Ada Isu Boikot Belanja

Suara.com - Daya beli masyarakat di sektor pariwisata diklaim masih tinggi, meski ada gerakan boikot belanja sebagai aksi protes atas kenaikan PPN 12 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa usai acara Wonderful Indonesia co Branding Award di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantaran itu, ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan Hari Belanja Nasional atau Harbolnas yang biasa diadakan setiap tanggal kembar.

"Sejauh ini, kita juga kemarin ratas (rapat terbatas) di Kemenko Perekonomian, kita kan ada Harbolnas yang intinya itu akan bisa memberikan banyak harga spesial, diskon-diskon spesial. Itu akan meningkatkan masyarakat untuk berbelanja," katanya.

Sementra itu, Pelaksana tugas (plt) Deputi bidang pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Martini menambahkan bahwa daya beli yang tinggi dari masyarakat juga terlihat saat acara travel fair, terutama ketika menjelang liburan akhir tahun.

"Hari ini juga kita ke Garuda Travel Festival, rame sekali karena memang kebutuhan," imbuhnya.

Made Ayu juga mengemukakan bahwa di tengah isu perekonomian yang tidak stabil, sejumlah jenama lokal justru alami peningkatan penjualan.

Apalagi sejumlah jenama yang sudah bergabung dengan co-branding yang merupakan platform promosi dari Kemenpar.

Ia melanjutkan bahwa saat akhir tahun ini juga biasa menjadi high season terhadap penjualan lini bisnis travel.

Baca Juga: Bakal Komunikasi dengan Pemerintah, Dasco Soal PPN 12 Persen: Semua Tolong Sabar

"Jadi semoga semua kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Kementerian dan inisiatif pemerintah didukung karena memang ini musimnya liburan, kemudian musim high season untuk travel," katanya.

Sebelumnya diberitakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai berlaku per Januari 2025 telah menuai kritik publik. Kebijakan itu dianggap memberatkan bagi kelompok menengah juga kalangan tidak mampu.

Di media sosial muncul seruan aksi boikot dengan menerapkan frugal living dan mengurangi belanja. Ajakan boikot tersebut sempat ramai di media sosial X pada pertengahan November lalu.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa penerapan PPN menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hampir pasti akan diundur pemberlakuannya.

"Ya hampir pasti diundur," ujarnya seperti dikutip Antara, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, penerapan kenaikan PPN yang diundur itu karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah.

"PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," ujarnya.