- Direktur Utama Transjakarta mewacanakan penyesuaian tarif layanan dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta pada 23 April 2026.
- Wacana kenaikan tarif muncul karena biaya operasional meningkat drastis sementara harga tiket tetap sejak tahun 2005.
- Manajemen tengah mengkaji kenaikan tarif untuk seluruh layanan guna menjaga stabilitas operasional di tengah krisis energi global.
Suara.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberi sinyal kuat akan adanya penyesuaian tarif layanan yang telah bertahan selama lebih dari dua dekade.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, melontarkan wacana tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Welfizon menyoroti fenomena anomali tarif bus yang tidak pernah berubah sejak tahun 2005 silam.
Padahal, variabel ekonomi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta terus meroket tajam dalam kurun waktu 21 tahun terakhir.
“Tahun 2005 UMP masih sekitar Rp800 ribu, sekarang sudah Rp6 juta, naik 7 sampai 8 kali lipat. Tapi tarif kami masih sama selama 21 tahun,” jelasnya.
Saat ini, harga tiket reguler Transjakarta memang masih dipatok pada angka Rp3.500 bagi setiap pelanggan.
Manajemen Transjakarta pun mulai melakukan kajian terkait kemungkinan perombakan harga tiket.
Kajian kenaikan tarif tiket tidak hanya menyasar layanan reguler di dalam kota, melainkan juga mencakup rute-rute penyangga dan layanan khusus yang sebelumnya sempat disampaikan.
“Termasuk untuk layanan ke bandara dan rute Transjabodetabek,” ungkap Welfizon.
Baca Juga: Detik-Detik Pencopet Tanah Abang Diarak di Halte Transjakarta, Netizen: KPK Harus Belajar!
Langkah ini diambil sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas operasional, di tengah ancaman krisis energi global.
Gejolak harga bahan bakar minyak dunia disebut memberikan tekanan ganda atau double pressure bagi perusahaan.
“Pressure pertama dari sisi biaya. Kalau BBM naik, biasanya inflasi dan biaya lainnya ikut naik. Pressure kedua, saat masyarakat mulai beralih ke transportasi publik. Permintaan meningkat, tapi di sisi lain kapasitas kita terbatas,” tutur Welfizon.
Namun, keputusan akhir mengenai tarif layanan Transjakarta tetap diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian