News / Metropolitan
Sabtu, 25 April 2026 | 16:58 WIB
Ilustrasi Bus Transjakarta di Terminal Blok M, Jakarta. [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Direktur Utama Transjakarta mewacanakan penyesuaian tarif layanan dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta pada 23 April 2026.
  • Wacana kenaikan tarif muncul karena biaya operasional meningkat drastis sementara harga tiket tetap sejak tahun 2005.
  • Manajemen tengah mengkaji kenaikan tarif untuk seluruh layanan guna menjaga stabilitas operasional di tengah krisis energi global.

Suara.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberi sinyal kuat akan adanya penyesuaian tarif layanan yang telah bertahan selama lebih dari dua dekade.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, melontarkan wacana tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Welfizon menyoroti fenomena anomali tarif bus yang tidak pernah berubah sejak tahun 2005 silam.

Padahal, variabel ekonomi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta terus meroket tajam dalam kurun waktu 21 tahun terakhir.

“Tahun 2005 UMP masih sekitar Rp800 ribu, sekarang sudah Rp6 juta, naik 7 sampai 8 kali lipat. Tapi tarif kami masih sama selama 21 tahun,” jelasnya.

Saat ini, harga tiket reguler Transjakarta memang masih dipatok pada angka Rp3.500 bagi setiap pelanggan.

Manajemen Transjakarta pun mulai melakukan kajian terkait kemungkinan perombakan harga tiket.

Kajian kenaikan tarif tiket tidak hanya menyasar layanan reguler di dalam kota, melainkan juga mencakup rute-rute penyangga dan layanan khusus yang sebelumnya sempat disampaikan.

“Termasuk untuk layanan ke bandara dan rute Transjabodetabek,” ungkap Welfizon.

Baca Juga: Detik-Detik Pencopet Tanah Abang Diarak di Halte Transjakarta, Netizen: KPK Harus Belajar!

Langkah ini diambil sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas operasional, di tengah ancaman krisis energi global.

Gejolak harga bahan bakar minyak dunia disebut memberikan tekanan ganda atau double pressure bagi perusahaan.

“Pressure pertama dari sisi biaya. Kalau BBM naik, biasanya inflasi dan biaya lainnya ikut naik. Pressure kedua, saat masyarakat mulai beralih ke transportasi publik. Permintaan meningkat, tapi di sisi lain kapasitas kita terbatas,” tutur Welfizon.

Namun, keputusan akhir mengenai tarif layanan Transjakarta tetap diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pengambil kebijakan tertinggi.

Load More