Suara.com - Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen pada tahun 2025 mendatang berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini pun menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.
Salah satunya seperti yang disampaikan oleh pedagang Pasar Tanah Abang, Sadut (30). Ia mengaku keberatan dengan kenaikan PPN yang diyakininya akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya.
"Kalau ditambah lagi PPN kan makin naik semua harganya. BBM naik, bahan pokok naik juga. Memberatkan kita ya pedagang kecil apalagi," ujar Sadut saat ditemui Suara.com, Senin (25/11/2024).
Sadut merasa saat ini kondisi perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja. Dagangan baju wanitanya selalu sepi pembeli.
"Ya paling Lebaran, Natal, hari besar lah itu baru lumayan ramai. Kalo hari biasa gini jualan satu (baju) juga susah," tuturnya.
Ia pun meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan PPN itu. Presiden Prabowo Subianto harus memikirkan nasib rakyat kecil yang sudah mengalami kesulitan saat ini.
"Kan baru terpilih ya, baru dilantik. Harusnya Pak Prabowo jangan sulitkan rakyat," pungkasnya.
Naikkan PPN 12 Persen
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menaikan PPN sebesar 12 persen sesuai mandat undang-undang (UU).
Baca Juga: Kompak Geruduk Istana, Ini Sederet Tuntutan Massa Pendemo Perempuan ke Prabowo
Salah satu pertimbangannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.
Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.
"Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik," ucapnya.
Berita Terkait
-
Viral Lecehkan Pemotor Wanita, "Polisi Cepek" di Bekasi Melotot Tantang Korban: Suruh Polisi ke Mari, Gue Gak Takut!
-
Kompak Geruduk Istana, Ini Sederet Tuntutan Massa Pendemo Perempuan ke Prabowo
-
Profesor Ini Sebut Ada Menteri Tampil di Podcast karena Panik Jagoannya di Pilkada Jakarta Ngedrop, Maruarar Sirait?
-
Minta KPK Telepon Dulu Koruptor Target OTT, Uceng UGM Sindir Ide Anggota DPR Hasbiallah: Wow Blowing Mind Banget!
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend