Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono melakukan audiensi dengan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta pada Jumat (29/11). Dalam audiensi tersebut, mereka berdiskusi soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga usulan nama pahlawan nasional.
Mengawali audiensi, Sekjen PB SEMMI, Ahmad mengusulkan nama tokoh Sarekat Islam yang belum ditetapkan sebagai pahlawan. Mereka menilai nama tokoh yang mereka usulkan dianggap luar biasa.
"Ada dua nama yang kami usulkan. Kami berharap semoga nama yang kami usulkan bisa ditetapkan sebagai pahlawan. Nama yang diusulkan Abdoel Moethalib Sangadji dan Arudjikartawinata," kata Ahmad pada audiensi tersebut.
Lalu Ketua Bidang Perhubungan dan Imigrasi PB SEMMI, Suhendar mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan cucu dari Arudjikartawinata. Menurutnya, pemberitaan soal Arudjikartawinata memang tidak ada di Indonesia. Tapi, jejak Arudjikartawinata malah didapat dari luar negeri.
"Ini mau kita seminarkan setelah launching buku tentang Arudjikartawinata," kata Suhendar.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI, Muhammad mengusulkan hal lain di luar persoalan nama pahlawan. Ia mengusulkan agar Kemensos membentuk satuan tugas (Satgas) alokasi anggaran.
"Demi terciptanya asas transparansi publik. Saya usulkan kolaborasi terhadap pengawasan terhadap distribusi anggaran negara," kata Muhammad.
Menanggapi usulan nama pahlawan, Wamensos, Agus menjelaskan usulan tokoh tersebut juga harus diusulkan dari daerah. Ia meminta agar proses yang sedang berjalan terus diikuti.
"Memang yang punya kewenangan Kemensos yang akan diusulkan ke Presiden," katanya.
Adapun terkait dengan usulan membentuk satgas alokasi anggaran, Agus menjelaskan solusi agar penerima bantuan sosial (Bansos) bisa tepat sasaran dengan data tunggal. Saat ini Kemensos bersama instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bapenas sedang bekerja sama merumuskan data tunggal yang akan digunakan untuk penyaluran bansos. Kemensos berinisiatif datang ke kementerian dan lembaga lain untuk membuka dan memadupadankan data tersebut.
"Dari data tunggal akan ditemukan siapa saja yang berhak menerima dan tidak berhak menerima. Begitu jadi, data tersebut akan didistribusikan ke kementerian lainnya, sehingga bisa digunakan untuk kerja mereka," katanya.
Berita Terkait
-
Rapat Koordinasi Terbatas Transformasi Kelembagaan Bulog: Persiapan Indonesia Menuju Swasembada Pangan 2027
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
-
Sebut Jateng Bukan Lagi Kandang Banteng, PDIP: Sekarang Jadi Kandang Bansos dan Partai Cokelat
-
16 Tokoh Bakal Sabet Gelar Pahlawan Nasional dari Prabowo, Siapa Saja Nama-namanya?
-
Kapan Bansos BNPT dan PKH Cair? Cek Jadwal dan Nominalnya
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Takut Pecah Belah Timnas Indonesia, Konflik STY vs Mees Hilgers akan Dibongkar Setelah Oktober
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Suntik Dana Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya ke Para Bos Bank BUMN: Suruh Mikir, Mereka Orang Pintar!
-
Terbongkar! Tangan Kanan Akui Shin Tae-yong Memang Punya Masalah dengan Mees Hilgers
-
Intip Statistik Jay Idzes saat Sassuolo Hajar Lazio, Irak dan Arab Saudi Bisa Ketar-ketir
Terkini
-
60 Pasar Kumuh di Jakarta Siap Disulap, Digitalisasi dan Renovasi Jadi Kunci
-
Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi, Airlangga: Bahas Energi Baru Terbarukan, Bukan Kelangkaan BBM
-
Fakta-fakta Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Miliaran ke KPK, Terjebak 'Jasa Haram' Maktab VIP
-
KPK Lawan Balik! Minta Praperadilan Rudy Tanoe Ditolak, Kerugian Negara Rp200 M Siap Diungkap!
-
Soal KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres, Deddy PDIP: Pejabat Publik Seharusnya Semua Terbuka Dong
-
Terungkap! Segini Uang yang Dikembalikan Ustaz Khalid Basalamah ke KPK, Totalnya Miliaran Rupiah
-
Momen Menarik Terjadi di DPR, Dasco Perlihatkan Keakrabannya dengan Menhan Sjafri hingga Antar Rapat
-
Ijazah Capres-Cawapres Mendadak Jadi Rahasia, DPR Turun Tangan Minta KPU Klarifikasi Segera
-
Anomali Aturan KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres: Rakyat Mesti Tahu Latar Belakang Pemimpinnya!
-
Driver Ojol Ancam Ramai-ramai Matikan Aplikasi saat Demo di DPR dan Istana Besok, Ini 7 Tuntutannya