Oposisi Korea Selatan Desak Pemakzulan Yoon Setelah Deklarasi Darurat Militer

Suara.com - Desakan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat ini tengah menggema, menyusul adanya status darurat militer di negeri ginseng tersebut.

Anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa di antaranya bahkan mengancam akan mengajukan mosi untuk memakzulkan presiden.

Hwang Un-ha, pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea (partai oposisi terbesar kedua), menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam pengerahan personel militer setelah pengumuman darurat militer yang jarang terjadi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendapatkan kritikan pedas dari anggota parlemen Majelis Nasional, setelah menetapkan darurat militer.

Para anggota Majelis Nasional itu melakukan pemungutan suara dengan hasil meminta untuk mengakhiri kondisi darurat militer.

Hal itu nampaknya disetujui oleh Kabinet Yoon, untuk menghentikan penerapan darurat militer tersebut pada 4:30 pagi (2.30 WIB), sekitar enam jam setelah kepala negara Korsel itu membuat pernyataan darurat yang mengejutkan dengan menuduh oposisi negara tersebut melumpuhkan pemerintah melalui aktivitas anti-negara.

Kali ini Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu pagi. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri dan bahkan di luar negeri.

"Pukul 11 malam tadi, saya mendeklarasikan darurat hukum militer dengan tekad bulat saya untuk menyelamatkan bangsa menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas," kata Yoon.

“Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan urusan darurat militer," tambahnya.

Baca Juga: Penyebab Yoon Suk Yeol Terapkan Darurat Militer di Korsel: Karena Posisi Sebagai Presiden Terancam?

Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan memalukan yang disebutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan darurat militer telah kembali ke pangkalan, sebagai sebuah langkah untuk mengembalikan keadaan normal.