Suara.com - Mendapatkan pendidikan secara gratis menjadi dambaan masyarakat di belahan bumi mana pun. Termasuk di Kota Jakarta. Pengembangan program bidang pendidikan menjadi bagian yang terus dipikirkan oleh para pemangku kebijakan. Seperti Program Sekolah Gratis.
Keinginan mewujudkan Program Sekolah Gratis negeri dan swasta tidak muncul secara tiba-tiba. Namun melalui proses dan banyak faktor yang menjadi dasar pertimbangan.
Program Sekolah Gratis merupakan wujud sebuah pemikiran untuk menciptakan generasi andal di masa depan.
Kebutuhan menjadikan sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing kuat, diawali dari kemudahan dalam mengecap pendidikan bagi masyarakat Jakarta.
Terlebih lagi, Kota Jakarta tengah mempersiapkan diri menuju kota global. Yakni kota yang setara dengan kota-kota maju di seluruh dunia.
Berpijak pada cita-cita besar itulah, Kota Jakarta terus mengembangkan program di bidang pendidikan secara berkesinambungan.
Diawali dari Program Kartu Jakata Pintar (KJP) pada tahun 2013, berlanjut dengan KJP Plus. Lalu, muncul wacana Program Sekolah Gratis, baik negeri maupun swasta.
Lewat penandatangan MoU antara Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dengan Dinas Pendidikan menjadi awal memperjuangkan seluruh anak sekolah di Jakarta tidak terkendala persoalan biaya.
Komitmen pengembangan program pendidikan itu dilatarbelakangi berbagai persoalan atau kendala yang dialami masyarakat, khususnya di sekolah swasta.
Seperti kasus ijazah tertahan karena tak punya dana untuk melunasi biaya sekolah. Belum lagi, kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih akibat diterjang Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Presuniv Bangun Rumah Sakit Pendidikan di Kota Jababeka, Perkuat Ekosistem Kesehatan RI
Belum lagi dengan kendala para orangtua yang tak mampu menyekolahkan anak di lembaga pendidikan swasta akibat tak lolos masuk sekolah negeri.
Akibatnya, banyak anak-anak berlatarbelakang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) putus sekolah.
Berbagai masalah dunia pendidikan itulah yang membuat DPRD DKI Jakarta harus berinovasi dalam menyusun program kerja.
Sebab, mendapatkan pendidikan yang layak menjadi sesuatu hal mutlak menjadi kebutuhan bagi masa depan anak-anak Jakarta.
Kini, DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 berkomitmen merealisasikan Program Sekolah Gratis di tahun ajaran baru, Juli 2025.
Melalui pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, koordinasi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta berjalan lancar.
Satu pembahasan di antaranya terkait kebutuhan anggaran untuk merealisasikan Program Sekolah Gratis, khususnya sekolah swasta.
Berita Terkait
-
Gus Miftah Kuliah di Mana? Riwayat Pendidikannya Dikuliti Usai Viral Olok-olok Penjual Es Teh
-
Peningkatan Layanan Kesehatan Jadi Bagian Fokus Program DPRD DKI Jakarta
-
Program Penanggulangan Banjir Jadi Bagian Fokus DPRD DKI Jakarta
-
Pendidikan Sydney Anak Cut Tari: Pemenang Gadis Sampul 2024 Ternyata Murid Sekolah Elite
-
7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Penguatan Pendidikan Karakter
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum