Suara.com - Guna mencegah penyebaran penyakit Tuberkulosis (TBC), dibutuhkan sosialisasi secara masif. Di antaranya, memperkuat sinergi antara Puskesmas dan kantor kelurahan. Dengan demikian, upaya pencegahan TBC dapat lebih efektif.
DPRD DKI Jakarta berharap sinergitas antarinstansi berjalan secara maksimal lewat Dinas Kesehatan (Dinkes). “Melalui kolaborasi antara Puskesmas dan kelurahan serta jajaran terkait,” ujar Dina Masyusin, Selasa (3/12/2024).
Berdasarkan data Dinkes DKI, pada tahun 2023 tercatat 60.420 kasus TBC. Sedangkan pada Triwulan III 2024, tercatat sebanyak 47.782 kasus.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin menekankan, sosialisasi pencegahan TBC perlu lebih massif. Terutama di kawasan permukiman padat dan kumuh.
Sosialisasi diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami faktor-faktor penyebab TBC dan cara-cara mencegahnya.Penggunaan masker oleh pasien TBC juga sangat penting dalam upaya mencegah penularan kepada orang lain.
“Supaya warga masyarakat memahami dan dapat menjaga dari semua unsurnya (faktor penyebab),” ungkap Dina Masyusin.
Selain pencegahan, Dina juga menekankan pentingnya edukasi mengenai penanganan penyakit TBC. Pola hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari pencegahan TBC juga sangat penting.
Terhadap pasien TBC yang menjalani perawatan di Puskesmas atau rumah sakit tidak, bercampur dengan pasien lainnya. Hal itu untuk mencegah penularan.
“Supaya tidak menyebar ke pasien lain. Serta imbauan menggunakan masker, itu juga penting supaya tidak menularkan ke yang lain,” tutur Dina.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Tekankan Pentingnya Reformasi dan Edukasi Wajib Pajak
Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menuturkan, terdapat 15 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki Puskesmas.
Karena itu, Komisi E berkomitmen mendorong pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses langsung terhadap layanan kesehatan.
"Sehingga setiap warga dapat merasakan pelayanan (kesehatan) yang merata," ucap Elva.
DPRD DKI Jakarta terus mendorong peningkatan fasilitas RSUD dan Puskesmas. Seperti peningkatan status RSUD Tugu Koja dan RSUD Cilincing dari tipe D menjadi tipe C.
"Peningkatan status ini diharapkan bisa memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Jakarta Utara," tutur Elva.
Berita Terkait
-
Kesehatan Masyarakat, DPRD DKI Jakarta Dorong RSUD Siapkan Rujukan Khusus
-
DPRD DKI Jakarta Dukung MBG sebagai Program Prioritas di Jakarta
-
Menuju Jakarta sebagai Kota Global, DPRD DKI Jakarta Siapkan Regulasi Kota Ramah Anak dan Perempuan
-
Menuju Kota Global yang Aman & Nyaman, DPRD Jakarta Dorong Peningkatan Sistem Keamanan
-
DPRD DKI Jakarta Tekankan Pentingnya Reformasi dan Edukasi Wajib Pajak
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi