Suara.com - Penyedia jasa perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mulai ketar-ketir mendengar adanya wacana pemberlakuan seumur hidup.
Wacana yang diembuskan dari dalam ruang sidang parlemen Senayan tersebut bakal membuat rezeki penyedia jasa berkurang drastis.
Seorang penyedia jasa perpanjang SIM dan STNK, Saipuji mengungkapkan keberatan bila wacana tersebut terrealisasi, lantaran bakal membuat pendapatannya semakin seret.
"Ya pasti kalau sudah berlaku, pendapatan bakal berkurang," katanya kepada Suara.com, Jumat (6/12/2024).
Saipuji bahkan menilai bahwa kebijakan pemberlakuan SIM seumur hidup tidak tepat. Sebab, perpanjangan legalitas untuk pengemudi itu sekaligus menjadi uji kompetensi seseorang pemegang SIM.
"Misal dia dapat SIM di umur 25, kemudian dia usia sudah 60, apakah masih berkompeten mengantongi SIM untuk berkendara," lanjutnya.
Tak hanya itu, ia mengaku dalam sekali membantu perpanjangan SIM dan STNK hanya mendapatkan selisih biaya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Biaya tersebut di luar dari biaya pokok perpanjangan seperti asuransi dan tes kesehatan.
"Paling ongkos jalan itu sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu,” katanya.
Selain itu, ia mengaku bila kebijakan tersebut diketuk palu, maka tidak tahu lagi harus menyambung hidup memenuhi kebutuhan hidup yang kian mahal.
Baca Juga: Polisi Terancam Kehilangan Pendapatan Ratusan Miliar Jika SIM Berlaku Seumur Hidup
"Kalau benaran ini berlaku, nggak tahu mau kerja apalagi," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Syarifudin Sudding meminta agar SIM dan STNK hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB bisa diberlakukan seumur hidup untuk meringankan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sudding dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Kakorlantas Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
"Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB itu cukup sekali saja seumur hidup, seperti KTP," kata Sudding.
Ia menilai adanya perpanjangan hal tersebut justru hanya menguntungkan vendor saja. Terlebih bukan untuk mengejar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, kan begitu dan itu dibebankan ke masyarakat," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar
-
China Bantah Tuduhan Suplai Senjata ke Iran: Laporan Itu Dibuat-Buat!
-
Kerugian Iran Tembus Rp4.300 Triliun, Garda Revolusi Siapkan Serangan Balasan ke AS-Israel
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama
-
Dari Paris, Prabowo Kirim Ucapan Ulang Tahun ke Titiek Soeharto
-
Bayar atau Babak Belur: Mengapa Premanisme Tanah Abang Tak Pernah Benar-Benar Hilang?