Suara.com - Imbas adanya kebijakan darurat militer di Korea Selatan membuat kekacauan terjadi saat ini di Negeri Ginseng tersebut. Kali ini muncul aksi demonstrasi besar-besaran meminta Yoon Suk Yeol mundur dari jabatan presiden.
Aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat itu muncul gara-gara penetapan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol.
Aksi berskala besar itu terjadi di Yeouido, tempat Majelis Nasional berada, di mana Parlemen akan memberikan suara pada mosi pemakzulan terhadap Yoon.
Selasa lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba namun mencabutnya beberapa jam kemudian ketika parlemen yang dikendalikan oposisi memilih untuk menolaknya.
Pada Sabtu, Yoon menyampaikan permintaan maaf terkait deklarasinya hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
"Permintaan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan," kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), salah satu payung serikat buruh terbesar di negara itu sambil menyerukan "pemakzulan dan penangkapan segera" Yoon.
Payung serikat lainnya, Federasi Serikat Dagang Korea juga mengecam sang presiden, mengatakan bahwa permintaan maaf hanya untuk mencegah mosi pemakzulan.
Tuntutan pemakzulan juga datang dari komunitas hukum.
Asosiasi Pengacara Korea mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pidato publik Yoon, menyatakan dukungannya untuk pemakzulan. "Kami setuju dengan pemecatan presiden karena mengganggu tatanan konstitusional melalui deklarasi darurat militer yang tidak konstitusional."
Berbagai kelompok sipil di seluruh negeri, termasuk dari Gwangju, Daejeon dan Busan, juga menuju ke Seoul untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
Seorang pria berusia 50-an ditahan oleh polisi setelah mencoba untuk membakar dirinya di dekat Majelis Nasional sebagai protes atas deklarasi darurat militer Yoon, menurut para pejabat.
Polisi berencana untuk mengerahkan ratusan petugas untuk membantu mobil membuat jalan memutar di sekitar rute aksi unjuk rasa di Central Seoul dan Yeouido.
"Meskipun ini adalah situasi yang sangat sensitif dan menantang, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan," kata seorang pejabat polisi.
"Kami akan berkomunikasi dengan penyelenggara untuk meminimalkan ketidaknyamanan kepada warga negara lainnya." lanjutnya. (Antara).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta