Suara.com - Imbas adanya kebijakan darurat militer di Korea Selatan membuat kekacauan terjadi saat ini di Negeri Ginseng tersebut. Kali ini muncul aksi demonstrasi besar-besaran meminta Yoon Suk Yeol mundur dari jabatan presiden.
Aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat itu muncul gara-gara penetapan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol.
Aksi berskala besar itu terjadi di Yeouido, tempat Majelis Nasional berada, di mana Parlemen akan memberikan suara pada mosi pemakzulan terhadap Yoon.
Selasa lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba namun mencabutnya beberapa jam kemudian ketika parlemen yang dikendalikan oposisi memilih untuk menolaknya.
Pada Sabtu, Yoon menyampaikan permintaan maaf terkait deklarasinya hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
"Permintaan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan," kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), salah satu payung serikat buruh terbesar di negara itu sambil menyerukan "pemakzulan dan penangkapan segera" Yoon.
Payung serikat lainnya, Federasi Serikat Dagang Korea juga mengecam sang presiden, mengatakan bahwa permintaan maaf hanya untuk mencegah mosi pemakzulan.
Tuntutan pemakzulan juga datang dari komunitas hukum.
Asosiasi Pengacara Korea mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pidato publik Yoon, menyatakan dukungannya untuk pemakzulan. "Kami setuju dengan pemecatan presiden karena mengganggu tatanan konstitusional melalui deklarasi darurat militer yang tidak konstitusional."
Berbagai kelompok sipil di seluruh negeri, termasuk dari Gwangju, Daejeon dan Busan, juga menuju ke Seoul untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
Seorang pria berusia 50-an ditahan oleh polisi setelah mencoba untuk membakar dirinya di dekat Majelis Nasional sebagai protes atas deklarasi darurat militer Yoon, menurut para pejabat.
Polisi berencana untuk mengerahkan ratusan petugas untuk membantu mobil membuat jalan memutar di sekitar rute aksi unjuk rasa di Central Seoul dan Yeouido.
"Meskipun ini adalah situasi yang sangat sensitif dan menantang, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan," kata seorang pejabat polisi.
"Kami akan berkomunikasi dengan penyelenggara untuk meminimalkan ketidaknyamanan kepada warga negara lainnya." lanjutnya. (Antara).
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas
-
Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
-
Kasus Korupsi MBG Meluas, 41 Nama Diduga Terlibat usai Penyidik Telusuri Ponsel Sony Sonjaya
-
Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah
-
Kantongi Uang Saku dan Bayar Sendiri Rp233 Juta, Davina Karamoy Beberkan Alur Umrah Bareng Hanania
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran
-
DPR dan OJK Sepakat Benahi Tata Kelola Bursa, Pengawasan Pasar Modal Bakal Diperketat
-
Ketegangan Warnai Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Niat Bakar Sampah Picu Gesekan dengan Polisi
-
39 Ribu Siswa di Pulau Jawa Tak Lagi Terima MBG, BGN Fokuskan Program ke Daerah 3T