Suara.com - Imbas adanya kebijakan darurat militer di Korea Selatan membuat kekacauan terjadi saat ini di Negeri Ginseng tersebut. Kali ini muncul aksi demonstrasi besar-besaran meminta Yoon Suk Yeol mundur dari jabatan presiden.
Aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat itu muncul gara-gara penetapan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol.
Aksi berskala besar itu terjadi di Yeouido, tempat Majelis Nasional berada, di mana Parlemen akan memberikan suara pada mosi pemakzulan terhadap Yoon.
Selasa lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba namun mencabutnya beberapa jam kemudian ketika parlemen yang dikendalikan oposisi memilih untuk menolaknya.
Pada Sabtu, Yoon menyampaikan permintaan maaf terkait deklarasinya hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
"Permintaan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan," kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), salah satu payung serikat buruh terbesar di negara itu sambil menyerukan "pemakzulan dan penangkapan segera" Yoon.
Payung serikat lainnya, Federasi Serikat Dagang Korea juga mengecam sang presiden, mengatakan bahwa permintaan maaf hanya untuk mencegah mosi pemakzulan.
Tuntutan pemakzulan juga datang dari komunitas hukum.
Asosiasi Pengacara Korea mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pidato publik Yoon, menyatakan dukungannya untuk pemakzulan. "Kami setuju dengan pemecatan presiden karena mengganggu tatanan konstitusional melalui deklarasi darurat militer yang tidak konstitusional."
Berbagai kelompok sipil di seluruh negeri, termasuk dari Gwangju, Daejeon dan Busan, juga menuju ke Seoul untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
Seorang pria berusia 50-an ditahan oleh polisi setelah mencoba untuk membakar dirinya di dekat Majelis Nasional sebagai protes atas deklarasi darurat militer Yoon, menurut para pejabat.
Polisi berencana untuk mengerahkan ratusan petugas untuk membantu mobil membuat jalan memutar di sekitar rute aksi unjuk rasa di Central Seoul dan Yeouido.
"Meskipun ini adalah situasi yang sangat sensitif dan menantang, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan," kata seorang pejabat polisi.
"Kami akan berkomunikasi dengan penyelenggara untuk meminimalkan ketidaknyamanan kepada warga negara lainnya." lanjutnya. (Antara).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin