Suara.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho menekankan bahwa ketetapan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta sudah pasti naik sebesar 6,5 persen. Namun saat ini, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).
Hari menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan antara pekerja sektoral dengan pihak pengusaha mengenai besaran UMSP tersebut. Sehingga, sampai sekarang belum ditetapkan nominal kenaikan UMSP tersebut.
"Kita belum bicara angka, karena belum sepakat itu sektor mana yang akan dibuat, yang akan dimunculkan," kata Hari dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Meski belum ada kesepakatan mengenai nominal, Hari memastikan besaran UMSP pasti lebih tinggi dibandingkan UMP.
"Kalau (upah) sektor berarti harus lebih tinggi dari UMP. Contoh UMP tadi sepakat 5,3 sekian, berarti (UMSP) harus diatas itu karena dia bekerja lebih dari setahun. Dan UMP sudah clear," tuturnya.
Hari mengungkapkan masih ada perdebatan antara pekerja dengan pengusaha mengenai daftar sektor yang akan dimasukan dalam UMSP. Pihak pengusaha hanya mengajukan lima sektor di antaranya, otomotif dan kimia, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, serta kontruksi dan real estate.
Sementara itu, pekerja inginnya ada 13 sektor yang masuk antara lain informasi dan komunikasi; kimia, energi, dan pertambangan; logam, elektronik, dan mesin; otomotif; asuransi dan perbankan; makan dan minum; farmasi dan kesehatan; tekstil, sandang, dan kulit; pariwisata; telekomunikasi; retail; listrikan; serta transportasi.
"Untuk menyamakan persepsi ini dari pandangan Serikat Pekerja maupun pengusaha belum tentu sama. Rujukannya dari mana, dasar kajian dari mana. Untuk menyatukannya enggak segampang kalau kita punya rujukan. Karena memang kalau bicara UMSP itu terakhir tahun 2020," tuturnya.
Sebelumnya Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyebutkan bahwa penetapan UMP 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2024 tentang Pengupahan. Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 menjadi Rp 5.396.761 atau naik Rp 329.380 dari UMP DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.381.
Baca Juga: Selain Haji Isam, Siapa Saja Crazy Rich Kalimantan yang Jarang Disorot?
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!