Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mewanti-wanti agar jangan terburu-buru untuk memperbaiki sistem demokrasi dengan cara mengubah pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi. Salah satunya pemilihan gubernur melalui DPRD.
Ganjar menilai sebaiknya ada kajian mendalam terlebih dahulu mengenai hal itu.
"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar saat dihubungi wartawan, Jumat (13/12/2024).
Menurut Ganjar, ketika dahulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada masalah saat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal itu memunculkan argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat.
Maka, kata dia, kalau kekinian ada argumentasi lain atau pikiran lain sebaiknya diundang para pemangku kepentingan
"Terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," katanya.
Menurutnya, mau sistem apa pun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk.
Di sisi lain, Ganjar mengungkapkan di internal PDIP sendiri belum ada pembicaraan mengenai langkah Prabowo tersebut.
Baca Juga: Bukan Cuma Omon-omon, Prabowo Puji Bahlil Pandai Operasi: Saya Gak Muji-muji, tapi....
"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.
Menurut Prabowo tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo pemikiran dengan sistem tersebut efisien.
Berita Terkait
-
Prabowo Sebut Ongkosnya Mahal, Ketua DPD Akui Proses Pilkada Bikin Semua Khawatir, karena...
-
Soal Usulan Gubernur-Bupati Dipilih DPRD, PKB Manut Gagasan Prabowo, Apa Alasannya?
-
Prabowo Ancam Copot Kader di Pemerintahan jika Korupsi: Jangan Merasa Gerindra, Kau Menyimpang Seenaknya!
-
Siap Bikin Kebijakan di DPRD buat Dukung Swasembada Pangan, Perindo: Presiden Prabowo Selalu Gaungkan Nol Kemiskinan
Terpopuler
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Promo THR Alfamart Maret 2026: Sirup Marjan dan Biskuit Lebaran Diskon Gila-gilaan, Mulai 6 Ribuan
- 5 Mobil Bekas untuk Jangka Panjang: Awet, Irit, Pajak Ringan, dan Ramah Kantong
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi
-
Durasi Perang Iran Tidak Pasti, Donald Trump Plin-plan?
-
12 Hari Serangan AS-Israel ke Iran: 1.300 Warga Sipil Tewas, 10.000 Target Diklaim Dibom
-
Ultah ke-12, Deretan Karangan Bunga Pejabat hingga BUMN Penuhi Kantor Baru Suara.com di Palmerah
-
HUT ke-12 Suara.com, Menteri HAM Natalius Pigai: I Love You, Tetaplah Kritis dan Imparsial
-
Zionis Israel Makin Tersiksa dengan Rudal Iran, Tidur Makin Tak Nyenyak Takut 'Lewat' Mendadak
-
Laporan Media Asing Ungkap Jumlah Korban Ledakan di Bandara Internasional Dubai
-
Gegara Kerja Sama Dagang RI-AS, Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden Prabowo ke PTUN
-
Nyepi dan Idulfitri 2026 Berdekatan, Polri Gelar Operasi Ketupat dan Pengamanan Khusus di Bali
-
Mantan Penasihat Keamanan Amerika: Trump Bisa Jadikan Netanyahu Kambing Hitam