Suara.com - Politisi Gerindra yang juga Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, Presiden RI Prabowo Subianto lewat pernyataannya yang hendak maafkan koruptor jika mengembalikan aset yang dicuri itu bukan berarti semata-mata untuk membebaskan koruptor dari jerat hukum begitu saja.
"Itu yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo bicara dengan gaya pop ya kan, mungkin kita akan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja mereka akan sangat paham," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Ia pun menjelaskan, jika ada orang yang melakukan pelanggaran pidana namun dia kooperatif dan mengembalikan hasil kejahatannya, maka hukumannya akan diringankan. Hal itulah yang dimaksud dari pernyataan Prabowo.
"Itu hal yang sangat teoretis sekali dalam ilmu hukum pidana. Jadi jangan dipelintir, jangan diframing dengan jahat bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor. Gak mungkin lah itu ya," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, tujuan utama dari pernyataan Prabowo tersebut untuk pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan aset recovery.
"Jadi tujuan utama ya dalam pemberantasan korupsi itu at the end adalah pada akhirnya adalah bagaimana maksimalisasi aset recovery, pengambalian apa namanya kerugian keuangan negara," katanya.
"Nah itu yang selama ini menjadi misteri, dulu ya KPK dipuji-puji memang, karena banyak mengungkap melakukan OTT, tapi kritikannya banyak. Bahwa dari OTT-OTT tersebut barang buktinya kok cuma sedikit-sedikit katanya kan, cuma Rp 50 juta, cuma Rp 100 juta, aset recovery-nya seperti apa," sambungnya.
Berita Terkait
-
Eks Menkominfo Diperiksa Kasus Judol, Habiburokhman: Budi Arie Orang Baik, Insyaallah Beliau Tak Terlibat
-
Warga Sipil Kirim Petisi, Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen: Jangan Pakai Diksi Barang Mewah, Batalin Semua!
-
Datang Langsung ke Mesir, Prabowo Beri Pesan Penting Untuk Mahasiswa Hingga Banggakan Gus Dur
-
Cek Fakta: Prabowo Telepon Penjual Es Teh dan Minta Maaf, Benarkah?
-
Prabowo Desak Koruptor Kembalikan Uang Rakyat, Legislator DPR Singgung Tugas Berat KPK dan Kejagung
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya