Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bicara soal idenya mendorong sistem pemilu dievaluasi dengan mengubah Pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, semua boleh mendiskusikan hal itu sambil mencari formulasi yang tepat.
"Oh iya, saya waktu pidato kami di HUT Golkar, saya katakan bahwa kita mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem Pemilu yang baik, yang benar, sesuai dengan adat-adat ketimuran kita, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di bangsa kita," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya tujuan negara bukan hanya demokrasi. Ia menilai jika demokrasi hanya instrumen untuk menunjukkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.
"Tujuan sesungguhnya itu adalah kesejahteraan, pendidikan itu paling penting, itu statement saya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mempersilakan idenya tersebut untuk dikaji dan didiskusikan.
"Dan silahkan kita kaji, ini dialektika kok, ini negara-negara demokrasi, dan kita cari formulasi yang tepat," pungkasnya.
Keinginan Bahlil
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan ke depan diperlukan formulasi yang tepat untuk sistem kepemiluan di Indonesia. Sebab, ia merasa penyelenggaraan Pilkada 2024 ini seperti rasa Pilkades.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidato politiknya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Baca Juga: Kencang Wacana Pilkada Lewat DPRD, Mungkinkah Pilpres Dipilih MPR?
Awalnya ia mengkritisi ongkos Pilkada 2024 sangat mahal. Selain itu usai Pilkada justru ada yang saling menyalahkan satu sama yang lainnya.
"Yang hampir suaranya semuanya sama kok pilkadanya costnya tinggi ya, setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain merasa kotor, ada yang merasa membawa institusi a, institusi b, ikut intervensi," kata Bahlil.
Ia pun mengingatkan kepada kader Partai Golkar jangan sampai ada yang saling menyalahkan.
"Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tau, ini sama-sama tau cuma ada yang pergi ada yang baru," ujarnya.
Ia sebagai aktivis yang turut mempelopori reformasi mempertanyakan apakah sistem demokrasi saat ini yang memang diinginkan oleh Indonesia.
"Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara sekalian, kali ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?," tanya Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
SDA Jamin Jakarta Tak Berpotensi Banjir Rob pada Bulan Ini, Apa Alasannya?
-
Beri Kontribusi Besar, DPRD DKI Usul Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kawasan Ini
-
Novum jadi Pamungkas, Kubu Adam Damiri Beberkan Sederet Fakta Mencengangkan!
-
Soal Udang Kena Radiasi Disebut Masih Layak Dimakan, DPR 'Sentil' Zulhas: Siapa yang Bodoh?
-
Perkosa Wanita di Ruang Tamu, Ketua Pemuda di Aceh Ditahan dan Terancam Hukuman Cambuk!
-
Akui Agus Suparmanto Ketum, DPW PPP Jabar Tolak Mentah-mentah SK Mardiono: Tak Sesuai Muktamar
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem, Kejagung: Kami Berpegang Pada Alat Bukti Sah
-
Ada HUT ke-80 TNI dan Dihadiri Prabowo, Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Besok
-
Pemprov Sumut Kolaborasi Menuju Zero ODOL 2027
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...