Suara.com - Konflik antara pemerintah junta dan pemberontak Tentara Arakan di Myanmar membuat krisis Rohingya semakin memburuk.
Terbaru kali ini ada sebanyak 60.000 warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh dalam dua bulan terakhir ditengah konflik tersebut.
Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain mengatakan, saat ini pihaknya tengah teguh dengan prinsip tidak mengizinkan lebih banyak lagi warga Rohingya masuk ke negaranya.
“Namun, terkadang situasinya menjadi sedemikian rupa sehingga kami tidak punya pilihan lain," ujarnya, Minggu (22/12/2024).
"Dalam situasi seperti itu, kami mengizinkan 60.000 warga Rohingya masuk. Bukannya kami mengizinkan mereka masuk secara resmi, mereka masuk melalui rute yang berbeda,” ujarnya, menambahkan.
Ia pun menjelaskan telah mengikuti pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan sejumlah negara tetangga, yaitu Laos, Thailand, India, China, dan Myanmar untuk mendiskusikan isu ini.
Dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa di Bangkok pekan lalu, Hossain menegaskan bahwa tidak akan ada lagi gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh.
“Namun, kami harus membuat pengaturan untuk menghentikan gelombang itu, bersama dengan masyarakat internasional,” katanya.
Negara-negara tersebut, ujarnya, tidak melihat kemungkinan Myanmar kembali ke keadaan sebelumnya.
Baca Juga: Heboh Delegasi Keluar Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Kemlu: Hal Yang Lumrah
Karena itu, mereka meminta Myanmar, yang diwakili penjabat Menlu U Than Swe, untuk segera menyelesaikan masalah dalam negerinya melalui pembicaraan dengan semua pihak.
Tentara Arakan menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine di sepanjang perbatasan Bangladesh.
Namun, Hossain mengatakan tidak mungkin mengadakan pembicaraan formal dengan mereka yang sekarang menguasai lebih banyak wilayah di Myanmar di sepanjang perbatasan Bangladesh.
“Saya katakan kepadanya (Than Swe) bahwa perbatasan Myanmar tidak berada di bawah kendali Anda. Perbatasan telah berada di bawah kendali aktor non-negara. Sebagai sebuah negara, kita tidak dapat terlibat dengan aktor non-negara. Jadi, mereka (pemerintah Myanmar) harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah perbatasan dan Rohingya," kata Hossain, menegaskan.
Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di Distrik Cox's Bazar di tenggara.
Sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan keras militer.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?