Suara.com - Konflik antara pemerintah junta dan pemberontak Tentara Arakan di Myanmar membuat krisis Rohingya semakin memburuk.
Terbaru kali ini ada sebanyak 60.000 warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh dalam dua bulan terakhir ditengah konflik tersebut.
Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain mengatakan, saat ini pihaknya tengah teguh dengan prinsip tidak mengizinkan lebih banyak lagi warga Rohingya masuk ke negaranya.
“Namun, terkadang situasinya menjadi sedemikian rupa sehingga kami tidak punya pilihan lain," ujarnya, Minggu (22/12/2024).
"Dalam situasi seperti itu, kami mengizinkan 60.000 warga Rohingya masuk. Bukannya kami mengizinkan mereka masuk secara resmi, mereka masuk melalui rute yang berbeda,” ujarnya, menambahkan.
Ia pun menjelaskan telah mengikuti pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan sejumlah negara tetangga, yaitu Laos, Thailand, India, China, dan Myanmar untuk mendiskusikan isu ini.
Dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa di Bangkok pekan lalu, Hossain menegaskan bahwa tidak akan ada lagi gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh.
“Namun, kami harus membuat pengaturan untuk menghentikan gelombang itu, bersama dengan masyarakat internasional,” katanya.
Negara-negara tersebut, ujarnya, tidak melihat kemungkinan Myanmar kembali ke keadaan sebelumnya.
Baca Juga: Heboh Delegasi Keluar Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Kemlu: Hal Yang Lumrah
Karena itu, mereka meminta Myanmar, yang diwakili penjabat Menlu U Than Swe, untuk segera menyelesaikan masalah dalam negerinya melalui pembicaraan dengan semua pihak.
Tentara Arakan menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine di sepanjang perbatasan Bangladesh.
Namun, Hossain mengatakan tidak mungkin mengadakan pembicaraan formal dengan mereka yang sekarang menguasai lebih banyak wilayah di Myanmar di sepanjang perbatasan Bangladesh.
“Saya katakan kepadanya (Than Swe) bahwa perbatasan Myanmar tidak berada di bawah kendali Anda. Perbatasan telah berada di bawah kendali aktor non-negara. Sebagai sebuah negara, kita tidak dapat terlibat dengan aktor non-negara. Jadi, mereka (pemerintah Myanmar) harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah perbatasan dan Rohingya," kata Hossain, menegaskan.
Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di Distrik Cox's Bazar di tenggara.
Sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan keras militer.
Berita Terkait
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
Masuk Dakwaan, 80 Konten Instagram Ini Jadi Senjata Jaksa Jerat Aktivis Delpedro Marhaen Cs
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG
-
58 Layanan Masyarakat Diusulkan Dicoret dari Keterlibatan Polri, Ada Pembuatan SIM Hingga SKCK
-
Anggota DPR Dorong Satgas Pascabencana Sumatera Bekerja Cepat: Jangan Sekadar Rapat!
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan
-
Terungkap, Ada Nama Kakak Najwa Shihab di Grup Mas Menteri Core Team Nadiem Makarim
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Kuasa Hukum Kerry Sebut Tak Ada Dakwaan Soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina