Suara.com - Indonesia memerlukan peningkatan signifikan dalam investasi apabila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang.
Ekonom Handi Risza Idris menyebut, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 13.528 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan 30 persen di antaranya berasal dari investasi langsung.
"Jika ingin tumbuh 8 persen, maka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) harus dalam angka 3-4. Indonesia butuh investasi Rp 13.528 triliun dalam 5 tahun ke depan," kata Handi dalam diskusi Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina secara virtual, Senin (23/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa investasi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena mendorong kapasitas produksi.
Lantaran itu, Pemerintahan Prabowo Subianto perlu lakukan perbaikan iklim investasi dan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.
"Peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Sementara pengeluaran barang modal, sebagai akibat investasi, akan menambah kapasitas produksi dengan penambahan mesin baru, perluasan pabrik dan lainnya. Itu meningkatkan produksi nasional dan kesempatan kerja," jelasnya.
Handi juga menyebutkan kalau kontribusi investasi terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Pada 2015, kontribusi investasi terhadap GDP mencapai angka tertinggi sebesar 32,81 persen. Kemudian pada 2017-2018, nilai investasi sempat tercatat melebihi nilai GDP.
Namun, pada 2023 angka tersebut menyusut menjadi hanya 29,33 persen.
Baca Juga: Indef: Prabowo Tak Bisa Capai Target Ekonomi 8 Persen Akibat Kabinet Gemuk
Kondisi tersebut sejalan dengan penyusutan kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi, yang saat ini hanya berada pada kisaran 18-19 persen.
"Itu artinya, pertumbuhan investasi terus mengalami penurunan, bahkan di bawah pertumbuhan GDP itu sendiri. Hal itulah yang harus disikapi dengan baik, apalagi jika berencana ingin mencapai pertumbuhan 8 persen," ujarnya.
Handi menuturkan bahwa investasi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi suatu negara.
Sedangkan untuk mendapatkan 30 persen investasi langsung, pemerintahan Prabowo perlu melakukan berbagai hal, salah satunya memperbaiki sistem birokrasi.
"Perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, ramah investasi, tranparansi serta birokrasi bersih dan melayani merupakan upaya menurunkan angka ICOR dan menarik Investasi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT