Suara.com - Indonesia memerlukan peningkatan signifikan dalam investasi apabila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang.
Ekonom Handi Risza Idris menyebut, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 13.528 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan 30 persen di antaranya berasal dari investasi langsung.
"Jika ingin tumbuh 8 persen, maka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) harus dalam angka 3-4. Indonesia butuh investasi Rp 13.528 triliun dalam 5 tahun ke depan," kata Handi dalam diskusi Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina secara virtual, Senin (23/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa investasi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena mendorong kapasitas produksi.
Lantaran itu, Pemerintahan Prabowo Subianto perlu lakukan perbaikan iklim investasi dan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.
"Peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Sementara pengeluaran barang modal, sebagai akibat investasi, akan menambah kapasitas produksi dengan penambahan mesin baru, perluasan pabrik dan lainnya. Itu meningkatkan produksi nasional dan kesempatan kerja," jelasnya.
Handi juga menyebutkan kalau kontribusi investasi terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Pada 2015, kontribusi investasi terhadap GDP mencapai angka tertinggi sebesar 32,81 persen. Kemudian pada 2017-2018, nilai investasi sempat tercatat melebihi nilai GDP.
Namun, pada 2023 angka tersebut menyusut menjadi hanya 29,33 persen.
Baca Juga: Indef: Prabowo Tak Bisa Capai Target Ekonomi 8 Persen Akibat Kabinet Gemuk
Kondisi tersebut sejalan dengan penyusutan kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi, yang saat ini hanya berada pada kisaran 18-19 persen.
"Itu artinya, pertumbuhan investasi terus mengalami penurunan, bahkan di bawah pertumbuhan GDP itu sendiri. Hal itulah yang harus disikapi dengan baik, apalagi jika berencana ingin mencapai pertumbuhan 8 persen," ujarnya.
Handi menuturkan bahwa investasi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi suatu negara.
Sedangkan untuk mendapatkan 30 persen investasi langsung, pemerintahan Prabowo perlu melakukan berbagai hal, salah satunya memperbaiki sistem birokrasi.
"Perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, ramah investasi, tranparansi serta birokrasi bersih dan melayani merupakan upaya menurunkan angka ICOR dan menarik Investasi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang