Suara.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak bisa bergerak cepat dalam setahun terakhir akibat susunan kabinet yang terlalu gemuk. Kondisi itu bisa berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi sulit tercapai, apalagi pemerintah Prabowo menargetkan kenaikannya hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.
"Karena dengan banyaknya kabinet ini, tambahan kabinet, pemecahan, itu pemerintah tidak bisa gas di awal. Jadi akan banyak penyesuaian-penyesuaian peraturan yang dulu disusun di pemerintah sebelumnya, Pemerintah Pak Jokowi, itu perlu penyesuaian," kata Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina' secara virtual, Senin (23/12/2024).
Perubahan susunan kabinet menimbulkan banyak peraturan yang disusun di masa pemerintahan era Presiden Jokowi, harus disesuaikan kembali.
Sebagai contoh, Ariyo menyebut Perpres Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sebelumnya dipimpin Menko Maritim dan Investasi, kini memerlukan revisi karena lembaga tersebut dihapus oleh Prabowo.
Akibatnya, perlu ada penyesuaian untuk peraturan-peraturan tersebut yang membutuhkan waktu lebih. Sehingga, alih-alih langsung bekerja di lapangan, justru repot dengan berbagai penyesuaian peraturan dari awal.
"Banyak kementerian sekarang struggling untuk hal itu. Jadi saling tunggu, kementerian itu harus ada penyesuaian dulu," imbuhnya.
Ariyo juga membandingkan langkah Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam, yang baru-baru ini menurunkan PPN, memangkas jumlah kementerian, serta mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, langkah-langkah tersebut mencerminkan tren baru yang fokus pada efisiensi dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan yang diambil pemerintahan Prabowo jauh berbeda.
"Banyak hal yang membuat pemerintah dengan adanya kabinet yang semakin besar ini banyak hal, peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan, jadi tidak bisa digas dari awal. Jadi 8 persen ini dalam 5 tahun pertama pemerintahan Prabowo, tidak akan tercapai, saya yakin" ucap Ariyo.
Berita Terkait
-
Disebut Sumber Kutukan, Syahganda Tantang Prabowo 'Sikat' Pembeking Cukong Sawit Pakai Militer: Kirim Semua ke Penjara!
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
Mau Maafkan Koruptor, Gerindra Sebut Gagasan Prabowo: Menghukum Harus Beri Nilai Manfaat
-
Sebut Kabinet Prabowo Banyak Orang Titipan Jokowi, Syahganda Nainggolan: Setara BMW Mewah tapi Onderdil Tua
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing