Suara.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak bisa bergerak cepat dalam setahun terakhir akibat susunan kabinet yang terlalu gemuk. Kondisi itu bisa berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi sulit tercapai, apalagi pemerintah Prabowo menargetkan kenaikannya hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.
"Karena dengan banyaknya kabinet ini, tambahan kabinet, pemecahan, itu pemerintah tidak bisa gas di awal. Jadi akan banyak penyesuaian-penyesuaian peraturan yang dulu disusun di pemerintah sebelumnya, Pemerintah Pak Jokowi, itu perlu penyesuaian," kata Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina' secara virtual, Senin (23/12/2024).
Perubahan susunan kabinet menimbulkan banyak peraturan yang disusun di masa pemerintahan era Presiden Jokowi, harus disesuaikan kembali.
Sebagai contoh, Ariyo menyebut Perpres Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sebelumnya dipimpin Menko Maritim dan Investasi, kini memerlukan revisi karena lembaga tersebut dihapus oleh Prabowo.
Akibatnya, perlu ada penyesuaian untuk peraturan-peraturan tersebut yang membutuhkan waktu lebih. Sehingga, alih-alih langsung bekerja di lapangan, justru repot dengan berbagai penyesuaian peraturan dari awal.
"Banyak kementerian sekarang struggling untuk hal itu. Jadi saling tunggu, kementerian itu harus ada penyesuaian dulu," imbuhnya.
Ariyo juga membandingkan langkah Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam, yang baru-baru ini menurunkan PPN, memangkas jumlah kementerian, serta mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, langkah-langkah tersebut mencerminkan tren baru yang fokus pada efisiensi dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan yang diambil pemerintahan Prabowo jauh berbeda.
"Banyak hal yang membuat pemerintah dengan adanya kabinet yang semakin besar ini banyak hal, peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan, jadi tidak bisa digas dari awal. Jadi 8 persen ini dalam 5 tahun pertama pemerintahan Prabowo, tidak akan tercapai, saya yakin" ucap Ariyo.
Berita Terkait
-
Disebut Sumber Kutukan, Syahganda Tantang Prabowo 'Sikat' Pembeking Cukong Sawit Pakai Militer: Kirim Semua ke Penjara!
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
Mau Maafkan Koruptor, Gerindra Sebut Gagasan Prabowo: Menghukum Harus Beri Nilai Manfaat
-
Sebut Kabinet Prabowo Banyak Orang Titipan Jokowi, Syahganda Nainggolan: Setara BMW Mewah tapi Onderdil Tua
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus YTR di Bandung Ungkap Bahaya Kekerasan dalam Pacaran yang Kerap Tak Disadari
-
Kasus Video JK: Pelapor Ade Armando dan Abu Janda Kecewa Laporannya Dilempar ke Polda Metro
-
Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso
-
Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender
-
Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara