Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan sekadar langkah hukum biasa, melainkan wujud balas dendam dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Balas dendam itu kata dia, dipicu konflik yang semakin tajam antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah berlangsung cukup lama.
"Perseteruan Pak Jokowi dan Ibu Mega dimulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk perpanjang kekuasaan (presiden 3 periode). Mega juga menentang dirumuskan satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran. Mega mempersoalkan banyak hal dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya," ungkap Rocky, dikutip Suara.com dari tayangan di kanal YouTube pribadinya, Rabu (26/12/2024).
Pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya oleh PDIP yang menjadi puncak kemarahannya. Menurut Rocky, secara psikologis, Jokowi sebenarnya merasa telah tersingkir dalam karir politiknya.
Selaim itu, penetapan tersangka Hasto juga dinilai menjadi cara Jokowi untuk menunjukkan kekuatannya kepada Megawati. Meski secara formal hal itu terlihat sebagai langkah hukum, Rocky menilai ada motif dendam yang lebih besar di baliknya.
"Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati, tetapi kita poles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendamnya Jokowi pada Megawati," ujarnya.
Namun demikian, Hasto sebagai Sekjen PDIP juga berkali-kali melontarkan kritikan pedas kepada Jokowi. Bahkan ketika jelang akhir masa pemerintahan Presiden RI ke-7 itu, Hasto justru mengungkap sejumlah keburukan pemerintah era Jokowi. Hingga membuat PDIP meminta maaf kepada publik karena telah melahirkan kader seperti Jokowi.
Berbagai 'serangan' tersebut, dikatakan Rocky, membuat Jokowi akhirnya memiliki dendam terhadap partai tersebut.
"Apalagi di dalam metafisika politik Jawa yang sangat dimuliakan oleh Jokowi, dia ingin jadi raja Jawa. Maka sebagai raja, dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan, sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan manipulasi," tutur Rocky.
Baca Juga: Jawaban Santai Gibran Saat Jokowi Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka Hasto
Berita Terkait
-
Anies Pede Cerita soal Profesor UGM, Warganet Singgung Jokowi: Kira-kira Kenal Nggak?
-
Intip Lagi Respons Jokowi Sambil Tertawa saat Namanya Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka Hasto PDIP
-
Hasto Tersangka Suap Harun Masiku, Analisis IPW Sebut KPK Tunggu Jokowi Lengser Hindari Politisasi
-
Politik dan Hukum 'Bertarung,' Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Jadi Sorotan
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan