Suara.com - Kebijakan imigrasi yang lebih ketat sudah diberlakukan karena Presiden terpilih AS Donald Trump akan mulai menjabat dalam waktu sebulan.
Dalam daftar yang disusun oleh Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), 1,45 juta orang dijadwalkan untuk dideportasi, termasuk 18.000 warga India yang tidak berdokumen.
Selama 3 tahun terakhir, sekitar 90.000 warga India ditangkap saat mencoba menyeberang ke Amerika Serikat - secara ilegal, sebagian besar dari mereka berasal dari negara bagian seperti Punjab, Gujarat, dan Andhra Pradesh, menurut Times Of India.
Bagi banyak warga India yang tidak berdokumen, perjalanan untuk melegalkan status mereka penuh dengan tantangan birokrasi yang memiliki masa tunggu hingga dua atau tiga tahun.
Namun, India bukanlah negara asal imigran tidak berdokumen terbanyak. Negara-negara yang berbatasan dengan Amerika Serikat seperti Honduras dan Guatemala berada di posisi teratas dengan jumlah masing-masing 261.000 dan 253.000 orang yang tidak memiliki dokumen.
Di Asia, Tiongkok memimpin dengan 37.908 orang yang tidak memiliki dokumen dan India berada di posisi ke-13 dengan 17.940 orang.
Dalam keseluruhan pendekatan keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat ini, India telah diklasifikasikan sebagai salah satu negara yang "tidak kooperatif" dalam proses deportasi.
Negara-negara lain dalam daftar ini termasuk Bhutan, Kuba, Iran, Pakistan, Rusia, dan Venezuela. Kurangnya kerja sama ini dapat menjadi tantangan lebih lanjut dalam hubungan diplomatik.
"Melakukan wawancara, menerbitkan dokumen perjalanan tepat waktu, dan menerima pemulangan fisik warga negaranya melalui penerbangan komersial atau carteran terjadwal yang sesuai dengan pedoman pemulangan ICE dan/atau pemerintah asing," dokumen ICE mengutip
Baca Juga: Sinopsis Swipe Crime, Series India Terbaru Sanyam Sharma dan Arun Choudhary
Karena Trump telah berjanji untuk melaksanakan proses deportasi terbesar dalam sejarah Amerika, ribuan warga India yang tidak berdokumen dengan perintah deportasi terakhir akan dikirim kembali ke India.
Berita Terkait
-
Mahasiswa Asing di AS Diminta Pulang Sebelum Trump Dilantik, Ada Apa?
-
Trump Picu Ketegangan: Gencatan Senjata Hamas-Israel Mustahil Sebelum Pelantikan?
-
Meninggal di Usia 92 Tahun, Segini Harta Warisan Manmohan Singh Pernah Menjadi PM India
-
Dari Asal Sederhana hingga Ahli Ekonomi, PM Modi Berduka Atas Meninggalnya Manmohan Singh
-
Sinopsis Swipe Crime, Series India Terbaru Sanyam Sharma dan Arun Choudhary
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak
-
Respons Gus Yahya Usai Beredar SE Pencopotan dari Ketum PBNU: Dokumen Ilegal Beredar Lewat WA!
-
Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya