Jokowi Masuk Tokoh Terkorup Dunia, Eks Pimpinan Minta KPK Harus Proaktif dan Bisa Minta Data ke Hasto

Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Mochammad Jasin, turut menyoroti penetapan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh terkorup di dunia berdasarkan hasil riset lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurutnya, hasil riset dari OCCRP ini perlu mendapatkan respons positif, khususnya dari lembaga penegak hukum yang independen.

"Lembaga (OCCRP) ini didukung oleh Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika tentunya, saya kira cukup kredibel," kata Jasin dikutip dari kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Jumat (3/1/2025).

Jasin menyatakan bahwa telah terdapat 700 kasus yang melibatkan pejabat dunia berdasarkan hasil riset dari lembaga jurnalis investigasi OCCRP. Menurutnya, 602 dari 700 kasus tersebut sudah menjadi terdakwa.

"Ya, itu yang sudah terdakwa karena mendapat respons dari lembaga penegak hukum di negara mana pejabat itu disebutkan," ucapnya.

Mantan Komisioner KPK tersebut menegaskan bahwa KPK harus proaktif dalam menanggapi kasus Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia. Menurutnya, jangan hanya menjadi isu dalam berita yang kemudian akan terlupakan begitu saja.

"Iya KPK harus proaktif itu, apalagi ini berbarengan dengan isu adanya data-data yang dikumpulkan oleh Hasto yang disimpan Ibu Connie, nah ini kan beriringan menurut saya," tegas Jasin.

Jasin menjelaskan, terdapat pidana yang berbeda-beda dalam menegakkan hukum. Menurutnya, akan sulit jika penegak hukum yang menangani pidana umum langsung di bawah struktur pemerintah.

"Ini akan menjadi masalah, KPK yang harus melakukan penyelidikan dengan mengundang atau menangani melalui informan," jelasnya.

Baca Juga: 7 Fakta OCCRP: LSM yang Berani Nobatkan Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup 2024

Terakhir, Jasin menegaskan kembali bahwa KPK harus bergerak dalam menangani kasus penetapan Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia versi OCCRP.

"Ya tadi, KPK harus proaktif, menangani ini harus melalui pengusutan apakah ada atau tidak transfer yang mencurigakan disaat rezim Jokowi berkuasa," pungkasnya.

Reporter : Moh Reynaldi Risahondua