Suara.com - Sidang putusan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP Rp 0 persen di Pulo Gebang, Jakarta Timur, dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Bambang Joko mengatakan pihaknya menunda sidang putusan hingga dua pekan mendatang.
“Kami mohon maaf, majelis belum bisa membacakan hari ini ya. Kami mohon waktu dua minggu lagi ya,” kata Hakim Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dia menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan lantaran majelis hakim merasa masih membutuhkan waktu untuk mengoreksi putusan sebelum dibacakan.
Pada kesempatan yang sama, Hakim Bambang memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk kembali menghadirkan Yoory pada sidang yang dijadwalkan pada Senin (20/1/2025) mendatang.
“Jadi sidang akan kita tunda dan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 20 Januari (2025),” tandas Hakim Bambang.
Sebelumnya jaksa medakwa Yoory Yoory melakukan korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP Rp 0 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp 256 miliar dalam pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur.
"Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp 256.030.646.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019," demikian surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada Rabu (13/12/2023) lalu.
Jaksa menuding Yoory melakukan tindak pidana korupsi bersama pemilik manfaat PT Adonara Propertindo Rudy Hartono dan Direktur Operasional Tommy Adrian. Yoory disebut mendapatkan keuntungan Rp 31,8 miliar, sementara Rudy senilai Rp 224 miliar.
Baca Juga: Kado Mobil Mewah Harvey Moeis untuk Sandra Dewi yang Rugikan Negara Rp300 Triliun
Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan Yoory setuju membeli tanah tersebut dengan harga Rp 6.950.000,00/m² tanpa kajian. Tommy juga menjanjikan fee 10 persen untuk Yoory.
Untuk itu, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga meminta hakim mewajibkan Yoory untuk membayar uang pengganti Rp 31.175.089.000 subsider 3 tahun kurungan.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Presiden Prabowo Pecat Hakim Eko Aryanto, Pelaku Korupsi 300 T Dihukum Mati
-
Apakah Kerugian Ekologis Bisa Jadi Bukti Korupsi seperti di Kasus Timah?
-
Punya Warisan Rp1 T, Harvey Moeis Malah Jual Kesedihan: Ngutang Tiap Bulan demi Nafkahi Keluarga
-
Membongkar Akar Korupsi: Apa yang Bisa Dipelajari Generasi Baru?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi