Suara.com - Eks Komisioner KPK 2015-2019, Laode M Syarif mengaku aneh dengan isu seorang koruptor akan dimaafkan jika mau mengembalikan uang yang dikorupsi.
Menurut Laode, aturan semacam memaafkan koruptor itu belum pernah ia dengar bahkan ditemui di negara manapun.
“Tidak dikenal di negara manapun memaafkan koruptor itu,” sebut Laode, dikutip dari youtube Abraham Samad, Senin (6/1/25).
Laode mengatakan jika memang nantinya ada aturan khusus untuk memaafkan para koruptor maka ia menyebutnya sebagai immoral.
“Coba tunjuk 1 negara mana? Jadi itu saya mengatakan itu Immoral itu, karena mau membenarkan yang salah,” ujarnya.
“Jadi memang menurut saya pemaafan ini ya saya belum pernah dengar itu, nggak ada yang jelas di negara lain,” sambungnya.
Sementara itu Laode menjelaskan soal hak-hak Presiden yang memberikan amnesti dan semacamnya adalah untuk tujuan kemanusiaan.
Kemudian Laode membandingkan tujuan kemanusiaan itu dengan fenomena kasus korupsi. Keduanya adalah 2 hal berbeda yang tidak ada kesinambungannya.
“Kalau misalnya hak-hak presiden memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi, kan biasanya itu tujuan kemanusiaan, tujuan untuk kepentingan umum,” urainya.
Baca Juga: Senyum Wahyu Setiawan saat Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Harun Masiku dan Hasto
“Terus apa coba yang diberikan kemanusiaan dari seorang koruptor, yang sudah mengambil uang negara, menguntungkan diri sendiri,” tambahnya.
Laode menyebut jika aturan seperti memaafkan para koruptor justru akan menyesatkan. Ditambah lagi dengan oknum-oknum akan semakin berani dan merasa biasa melakukan hal jahat tersebut.
“Ini justru bisa menyesatkan,” ujarnya.
“Karena nanti orang-orang di luar sana bilang tidak papa kok korupsi, nanti kita kembalikan kalau didapat, kalau tidak didapat ya Alhamdulillah,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor