Suara.com - Tim Kuasa Hukum DPP PDIP, Johannes Tobing, mengatakan pihaknya telah menerima surat pemanggilan KPK kedua untuk Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Sudah kita terima (surat panggilan KPK) nanti tanggal 13 (Januari 2025),” kata Johannes di rumah Hasto di Bekasi, Selasa (7/1/2025).
Johannes memastikan, Hasto Kristiyanto dipastikan akan hadir dalam pemanggilan KPK kedua tersebut.
“Akan hadir,” ucapnya.
Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Johannes usai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Hasto yang berada di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2024).
Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih 4 jam, mulai pukul 14.45 WIB dan selesai 18.19 WIB. Dari penggeledahan itu, Johan menyebut tim penyidik membawa satu buah flashdisk dan buku kecil.
“Cuma dapat satu flashdisk sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnaidi, itu aja,” ujarnya.
Johanes mengaku turut mendampingi saat tim penyidik KPK melihat isi dari flashdisk tersebut. Namun dirinya enggan menjelaskan isi dari flashdisk tersebut.
Ia juga mengaku tidak mengetahui apa keterkaitan isi flashdisk tersebut dengan perkara yang sedang menjerat Hasto.
Baca Juga: Bantah Geledah Rumah Hasto untuk Pengalihan Isu, KPK: Penyidik Bekerja Profesional
“Kita sejauh ini gatau isinya apa. Menurut mereka itu (isi dari flashdisk) ada dugaan keterkaitan terhadap Harun Masiku,” pungkasnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Tak Ada saat KPK Geledah Rumahnya di Bekasi, Pengacara: Masih di Jakarta, Jalankan Tugas...
-
Penyidik KPK Bawa 1 Koper Keluar dari Rumah Hasto Kristiyanto, Temukan Bukti Baru?
-
Diminta Prabowo untuk Dampingi Pelaksanaan Haji, KPK Siapkan Koordinasi dengan Kemenag dan BPH
-
Rumah Hasto Digeledah KPK, PDIP: Ini Drama Saja, Kan Sudah Tersangka
-
Bantah Geledah Rumah Hasto untuk Pengalihan Isu, KPK: Penyidik Bekerja Profesional
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi