Suara.com - Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai DPR bisa menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Terlebih, sekolah tersebut memang ditargetkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
"Itu bisa jadi solusi terutama, karena sekolah rakyat itu sasarannya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/1/2025).
Namun, dikatakan Lalu kalau DPR belum mendapatkan konsep utuh dari pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, parlemen butuh lebih banyak kajian terkait pembuatan sekolah rakyat tersebut untuk memastikan tingkat manfaatnya bagi masyarakat.
"Tentu dampaknya akan sangat bagus bagi dunia pendidikan kita. Artinya, semua anak bangsa, termasuk dari kelompok keluarga miskin ekstrem maupun miskin bisa mengenyam pendidikan," ujarnya.
Legislator dari fraksi PKB itu menekankan, paling penting ialah program tersebut harus bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Diketahui bahwa program Sekokah Rakyat itu menjadi perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan ketika rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (3/1) lalu.
Dalam pengerjaannya, Sekolah Rakyat memerlukan kolaborasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).
Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
Berita Terkait
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
-
Diskriminatif, Komisi X DPR Murka Sikapi Aksi Guru Hukum Siswa SD di Medan: Tugas Anak Belajar, Bukan Mikirin SPP!
-
Siswa SD di Medan Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP, Menko PMK: Saya Belum Monitor
-
Susi Pudjiastuti Nangis Kejer Sikapi soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap