Suara.com - Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai DPR bisa menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Terlebih, sekolah tersebut memang ditargetkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
"Itu bisa jadi solusi terutama, karena sekolah rakyat itu sasarannya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/1/2025).
Namun, dikatakan Lalu kalau DPR belum mendapatkan konsep utuh dari pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, parlemen butuh lebih banyak kajian terkait pembuatan sekolah rakyat tersebut untuk memastikan tingkat manfaatnya bagi masyarakat.
"Tentu dampaknya akan sangat bagus bagi dunia pendidikan kita. Artinya, semua anak bangsa, termasuk dari kelompok keluarga miskin ekstrem maupun miskin bisa mengenyam pendidikan," ujarnya.
Legislator dari fraksi PKB itu menekankan, paling penting ialah program tersebut harus bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Diketahui bahwa program Sekokah Rakyat itu menjadi perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan ketika rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (3/1) lalu.
Dalam pengerjaannya, Sekolah Rakyat memerlukan kolaborasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).
Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
Berita Terkait
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
-
Diskriminatif, Komisi X DPR Murka Sikapi Aksi Guru Hukum Siswa SD di Medan: Tugas Anak Belajar, Bukan Mikirin SPP!
-
Siswa SD di Medan Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP, Menko PMK: Saya Belum Monitor
-
Susi Pudjiastuti Nangis Kejer Sikapi soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Ribuan Calon Jemaah Umrah Hanania Travel Gagal Berangkat, Negara Diminta Hadir Sesuai UU Terbaru!
-
Buntut Film Pesta Babi, Mama Sinta Asal Papua Polisikan Ketua LBH Merauke di Jakarta
-
Eropa Tegang! Vladimir Putin Ancam Bombardir Dua Negara NATO
-
Alarm Regresi Demokrasi, Menguatnya Kartelisasi Politik dan Ancaman Neo Otoritarianisme di Indonesia
-
Buron! Bareskrim Kejar Bos New Zone Medan, Diduga Jadi Bandar Narkoba di Kelab Malam Miliknya
-
Krisis Literasi Belum Selesai, Kenapa Siswa Bakal Dipaksa Belajar Bahasa Prancis?
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Risiko Bencana Alam, Bupati dan Wali Kota Jabar Diminta Hentikan Pembangunan di Hutan & Perkebunan
-
Skandal Epstein Memanas! Pam Bondi Akui Ada Kesalahan, DPR AS Curiga Ada Fakta yang Ditutupi
-
Banten Media Hub 2026: Ikhtiar Strategi Komunitas Media Lokal Bertahan di Era Digital