Anggaran MBG Rp 71 T, Tapi Mau Pakai Dana Zakat, Legislator PKB Kritik Usulan Ketua DPD: Mimpi di Siang Bolong!

Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan itu sebelumnya disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Menurut Toha, usulan dana zakat untuk pembiayaan program MBG adalah salah kaprah dan melenceng.

Ia menyampaikan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Pasalnya, DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

“Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp 140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” kata Toha kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, MBG adalah program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Jadi, kata dia, sumber anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu sudah sangat jelas.

“Tentu pemerintah sudah memilki skema mensukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggungjawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam ajaran Islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk Islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

“Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?," katanya.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Ia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

Baca Juga: Zakat Jadi Solusi Buat Makan Bergizi Gratis? Ide Sultan, Protes Rakyat

“Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar non muslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” tegasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) diusulkan untuk turut melibatkan masyarakat dalam soal pembiayaan. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin.

Sultan menyatakan kalau program MBG bisa manfaatkan dana zakat. Penggunaan dana zakat itu, menurutnya, sekaligus bisa meringankan beban APBN.

"Saya sih melihat ada DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan ditemui di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dengan melibatkan masyarakat melalui pembayaran zakat, lanjut Sultan, membuat pemerintah jadi tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Selain melibatkan rakyatnya sendiri, pemerintah juga disarankan menggandeng pihak luar negeri untuk membantu dalam pembiayaan.

Sultan mengaku dirinya sudah pernah menyampaikan permintaan itu kepada beberapa duta besar.

"Saya sampaikan tolong dong, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ungkapnya.

Walaupun MBG menjadi program dari pemerintah pusat, Sultan mendorong agar parlemen juga melakukan berkintribusi mencari bantuan terutama dalam pendanaan serta pengawasan.

"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," pungkasnya.