Suara.com - Isu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar terus santer terdengar. Hal itu dinilai wajar lantaran Ketua Umum DPP Partai Golkar kekinian yakni Bahlil Lahadalia dianggap sebagai 'orang' Jokowi.
"Rumor Joko Widodo akan bergabung ke Golkar tentu ada dasarnya. Faktor Ketua Umum Golkar Bahlil tampaknya bisa jadi penyebabnya," kata analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada Suara.com, Kamis (16/1/2025).
Ia menilai, sudah rahasia umum, Bahlil bisa menjadi Ketua Umum Golkar karena pengaruh Jokowi yang saat itu masih menjadi presiden.
"Sebab, saat itu Bahlil bukanlah orang diperhitungkan di Golkar, apalagi diantara elite Golkar," katanya.
Menurut Jamiluddin, jika Bahlil sengaja ditanam oleh Jokowi di Partai Golkar. Tujuannya agar Jokowi mulus berpartai.
"Tujuannya agar Jokowi mudah masuk ke Golkar bila memang ia menginginkannya," katanya.
Dia bilang, bagi Jokowi, orang yang sudah lama di partai, tentu tak nyaman tanpa partai.
"Jokowi sebagai politisi tentu akan merasa ada yang kurang bila tidak berpartai. Apalagi berpolitik itu kerapkali seperti candu. Karena itu, unsur ketagihan akan sangat kuat. Jokowi akan merasa ada yang kurang bila tidak berpolitik," pungkasnya.
Sebelumnya, isu beredar di kalangan awak media jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar lewat organisasi masyarakat pendiri partai.
Baca Juga: Jelang HUT Ke-65, MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran: Kami Terbuka
Jokowi dikabarkan akan diumumkan bergabung lewat ormas Golkar yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pada Rabu (15/1/2025) sore ini.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji mengaku belum mendengar apapun mengenai hal itu.
"Saya belum dengar," kata Sarmuji saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Ia mengaku akan mengkonfirmasi perihal kabar tersebut kepada Adies Kadir selaku Ketua Umum MKGR.
"Nanti saya tanyakan Pak Adis, Ketua Umum MKGR," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan partai yang ia pimpin bersifat inklusif sehingga terbuka bagi siapapun untuk bergabung. Tidak terkecuali Joko Widodo atau Jokowi yang resmi dipecat dari PDIP.
Berita Terkait
-
Jokowi Temui Sri Sultan Hamengkubuwono, Foto Megawati dan Prabowo Memasak Jadi Sorotan: Ada yang Panik..
-
Siapa Dalang di Balik Pagar Laut Misterius Bekasi? Nama Jokowi Hingga Aguan Disorot
-
Laporan Diterima Bareskrim, Peneliti ICW Jadi Korban Doxing Pasca Kritik Jokowi
-
Jokowi Dikawal Ketat dan Disambut Puluhan Anak SD, Netizen: 1 Negara, 2 Presiden
-
Beda Gaya Jokowi dan Iriana Naik Pesawat Komersial: Kemeja Putih Polos vs Full Barang Branded
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera