Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai proyek infrastruktur peninggalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mangkrak, berpotensi sebagai "korupsi kebijakan" karena membebani APBN dan merusak demokrasi.
Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap ambisi infrastruktur era Jokowi, termasuk proyek IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak efektif dan membebani keuangan negara.
"Seluruh rezim Jokowi itu harus dibuktikan salah dalam membuat kebijakan," ujar Rocky yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (17/1/2025).
Ia menyebut bahwa mangkraknya berbagai proyek infrastruktur tidak hanya menghambur-hamburkan anggaran, tetapi juga bisa dianggap sebagai bentuk korupsi kebijakan.
"Jokowi harus ikut disorot. Kalau pejabat lain diadukan ke KPK, mestinya Jokowi yang paling pertama diajukan," tegasnya.
Rocky menilai bahwa evaluasi terhadap kebijakan Jokowi harus dilakukan secara menyeluruh, terutama karena dampaknya pada kerusakan APBN.
"Hal-hal ini seharusnya diperhatikan supaya seluruh kesalahan Jokowi juga bisa dinyatakan sebagai korupsi dalam bentuk kebijakan," katanya.
Selain itu, Rocky menyoroti bagaimana keputusan-keputusan Jokowi selama menjabat telah merusak demokrasi di Indonesia.
"Kesehatan demokrasi dirusak oleh presiden Jokowi," kritiknya.
Baca Juga: Pemda Antusias Dukung MBG Lewat APBD, Prabowo Minta Mendagri Koordinasi dengan BGN
Sebagai bentuk sindiran, Rocky bahkan menyarankan agar Jokowi didaftarkan kembali dalam daftar Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk menerima penghargaan terkait kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan.
"Kasus-kasus yang ditinggalkan Pak Jokowi itu betul-betul fenomenal, seperti batalnya IKN, berantakannya infrastruktur, dan rusaknya kesehatan demokrasi," tambahnya.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek-proyek ini pun dianggap sebagai langkah rasional untuk memperbaiki kerusakan, dan memprioritaskan anggaran pada kebutuhan rakyat.
Menurut Rocky, ini menjadi awal dari pembongkaran ambisi irasional yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
-
Cak Imin, Gus Ipul, dan Kepala BPS Bahas Akurasi Data PBI