Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai proyek infrastruktur peninggalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mangkrak, berpotensi sebagai "korupsi kebijakan" karena membebani APBN dan merusak demokrasi.
Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap ambisi infrastruktur era Jokowi, termasuk proyek IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak efektif dan membebani keuangan negara.
"Seluruh rezim Jokowi itu harus dibuktikan salah dalam membuat kebijakan," ujar Rocky yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (17/1/2025).
Ia menyebut bahwa mangkraknya berbagai proyek infrastruktur tidak hanya menghambur-hamburkan anggaran, tetapi juga bisa dianggap sebagai bentuk korupsi kebijakan.
"Jokowi harus ikut disorot. Kalau pejabat lain diadukan ke KPK, mestinya Jokowi yang paling pertama diajukan," tegasnya.
Rocky menilai bahwa evaluasi terhadap kebijakan Jokowi harus dilakukan secara menyeluruh, terutama karena dampaknya pada kerusakan APBN.
"Hal-hal ini seharusnya diperhatikan supaya seluruh kesalahan Jokowi juga bisa dinyatakan sebagai korupsi dalam bentuk kebijakan," katanya.
Selain itu, Rocky menyoroti bagaimana keputusan-keputusan Jokowi selama menjabat telah merusak demokrasi di Indonesia.
"Kesehatan demokrasi dirusak oleh presiden Jokowi," kritiknya.
Baca Juga: Pemda Antusias Dukung MBG Lewat APBD, Prabowo Minta Mendagri Koordinasi dengan BGN
Sebagai bentuk sindiran, Rocky bahkan menyarankan agar Jokowi didaftarkan kembali dalam daftar Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk menerima penghargaan terkait kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan.
"Kasus-kasus yang ditinggalkan Pak Jokowi itu betul-betul fenomenal, seperti batalnya IKN, berantakannya infrastruktur, dan rusaknya kesehatan demokrasi," tambahnya.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek-proyek ini pun dianggap sebagai langkah rasional untuk memperbaiki kerusakan, dan memprioritaskan anggaran pada kebutuhan rakyat.
Menurut Rocky, ini menjadi awal dari pembongkaran ambisi irasional yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi
-
5 Sabun Cuci Muka untuk Bruntusan di Dahi dan Pipi, Lengkap dengan Ulasan Pengguna
-
Prabowo-Gibran Kompak Pakai Beskap, Pimpin Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan di Monas
-
Dari Bundaran HI, Warga Titip Harapan untuk Indonesia di HUT Ke-81 RI
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya