Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) mendapatkan dukungan yang luas, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).
Tito mengungkapkan antusiasme pemda untuk berpartisipasi pada program yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Kenapa? karena sudah jelas ada offtaker-nya, ada pembeli diserap, jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular sehingga daerah-daerah antusias," kata Tito usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Tito menjelaskan sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari hasil konsolidasi bersama Pemda, menurut Tito kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai 2,3 sampai 2,5 triliun rupiah.
“Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun (rupiah) kemudian Provinsi lebih kurang 2,5 triliun (rupiah). Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," kata Tito.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah.
Tito menuturkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk berkoodinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan tersebut dengan target utama pada daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi.
“Tadi bapak presiden memerintahkan kami, koordinasi dengan bapak Kepala Badan Gizi mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi karena bertahap kan ya. Nah yang daerah-daerah ini, kira-kira ngerjakan yang mana tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi sama kemiskinannya tinggi itu menjadi target utama," kata Tito.
Tito mengatakan kontribusi setiap daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, untuk daerah dengan PAD rendah kontribusi dalam program MBG akan dibantu dengan BGN.
Baca Juga: Sebut Prabowo Pangkas Anggaran IKN Demi Program MBG, Rocky Gerung: Ambisi Jokowi Bangkrutkan Negara
“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90 persen dari APBD-nya pemerintah pusat hanya 10 persen, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah, meng-cover semua menawarkan, meng-cover semua dari APBD-nya cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur nah, kalau ini mereka ya udah 500 anak-anaknya, yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Tito.
Berita Terkait
-
Ketua DPD Usul Rakyat Sumbang Program Makan Bergizi Gratis, Netizen Beri Balasan Menohok
-
Konsep Baru PPBD di Meja Istana, Prabowo Siap Ubah Sistem Zonasi?
-
Bolehkah MBG Pakai Dana Zakat? Ini Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat
-
Rocky Gerung: Ambisi Jokowi di IKN Terbentur Rasionalitas Prabowo
-
Sebut Prabowo Pangkas Anggaran IKN Demi Program MBG, Rocky Gerung: Ambisi Jokowi Bangkrutkan Negara
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil