Suara.com - Sikap Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil alih isu kontroversi tentang pemagaran laut di Tangerang dinilai sebagai bukti sistem koordinasi dalam kabinet Merah Putih tidak berjalan baik.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, penyelesaian pagar laut misterius itu harusnya bisa diselesaikan cukup pada tingkat kementerian. Tidak perlu kepala negara sampai harus turun tangan dengan beri instruksi langsung kepada TNI AL.
"Akhirnya pola pengambilan keputusan mulai terbaca, yaitu bahwa semua isu kontroversial yang jadi viral itu harus Presiden Prabowo sendiri yang memberi instruksi. Ini menunjukkan bahwa koordinasi di dalam Kementerian teknis tidak berjalan," kata Rocky, dikutip dari tayangan video pada akun YouTube pribadinya, Minggu (19/1/2025).
Pagar laut itu sebenarnya sudah beberapa waktu lalu jadi perbincangan publik. Namun, menurut Rocky, tidak ada satupun menteri yang punya inisiatif untuk menunjukkan bukti pemilik atau pelaku pemagaran tersebut.
"Apa alasan pagar itu dibuat dan apa konsekuensi dari pemagaran itu terhadap kehidupan penduduk, apa akibat dari isu rasisme yang mulai berkembang, rasialisme mulai berkembang dengan pagar," ujarnya.
Dia bilang, selama pemagaran laut jadi topik publik, tak terlihat adanya kementerian yang berusaha beri kejelasan. Hingga akhirnya Presiden sendiri yang mengambil sikap untuk perintahkan mencabut pagar tersebut.
Meski begitu, sampai sekarang pemerintah juga belum menyampaikan apa pun terkait pelaku pemagaran tersebut.
"Jadi terlihat bahwa ini kabinet tidak punya semacam pembagian tugas yang jernih atau inisiatif dari para menteri. Beberapa menteri bahkan mengelak untuk masuk dalam kontroversi," katanya.
"Kalau kemudian Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar, itu tanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan, karena sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo," imbuh Rocky.
Baca Juga: Prabowo Didesak Jangan Hanya Cabut Pagar Laut, Tapi Usut Tuntas
Sebelumnya, pagar laut yang membentang di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, itu mulai dibongkar pada Sabtu (18/1/2025) pagi. Pembongkaran dilakukan oleh 600 personel yang terdiri dari Anggota TNI AL serta nelayan yang dimulai dari kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga Pantai Kronjo di Kecamatan Kronjo.
Pada pembongkaran hari pertama sejumlah 30 kapal nelayan dilibatkan dalam proses tersebut sebab di perairan tersebut tidak bisa dimasuki kapal-kapal besar karena kondisi perairan yang dangkal.
Adapun proses pembongkaran dilakukan secara manual, menggunakan tangan ataupun menggunakan tali yang disangkutkan ke kapal.
Berita Terkait
-
Prabowo Didesak Jangan Hanya Cabut Pagar Laut, Tapi Usut Tuntas
-
Kapan Prabowo Subianto Berkantor di IKN?
-
Menteri KKP Sayangkan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang oleh Angkatan Laut
-
Profil Brigjen TNI Mar Harry Indarto, Sosok yang Pimpin Pembongkaran Pagar Laut Tangerang
-
Jeritan Nelayan di Tengah Laut yang Dipagari: Ironi Negeri Maritim
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'