Suara.com - Kepolisian Korea Selatan pada hari Minggu menangkap 45 pengunjuk rasa yang menyerbu ruang sidang dan mengekspresikan kemarahan mereka atas keputusan pengadilan yang menahan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penerapan darurat militer yang tidak berhasil.
Pada hari yang sama, Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan izin untuk perpanjangan penahanan presiden dengan alasan adanya risiko pemusnahan bukti yang berkaitan dengan tuduhan pemberontakan serta penyalahgunaan kekuasaan saat ia mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.
Menyusul keputusan tersebut, sejumlah pengunjuk rasa berhasil menerobos masuk ke ruang sidang, memanjat dinding, memecahkan kaca, dan melemparkan kursi plastik, sampah, serta benda lainnya, termasuk menyemprotkan alat pemadam api ke arah petugas polisi yang berjaga.
Para pengunjuk rasa diduga merupakan bagian dari 44.000 pendukung Yoon yang berkumpul di luar gedung pengadilan pada hari Sabtu ketika presiden yang sedang dimakzulkan tersebut menghadiri sidang terkait perpanjangan surat perintah penangkapan.
Beberapa dari mereka bahkan menyerang secara fisik petugas polisi saat mencoba memasuki ruang sidang.
Mereka mengabaikan peringatan dari pihak berwenang bahwa tindakan mereka dapat berakibat penangkapan atau menyebabkan bahaya karena berdesakan.
Sejak hari Sabtu (18/1), polisi telah menangkap 86 pengunjuk rasa dan membentuk tim penyelidik khusus untuk menyelidiki insiden ini serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.
Berita Terkait
-
Dramatis! Nasib Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Ditentukan, Terancam Ditahan 20 Hari
-
Yoon Suk Yeol Ditangkap, Korea Selatan Cetak Rekor: Kepemimpinan Tiga Presiden dalam Satu Bulan
-
Yoon Suk Yeol Akhirnya Hadir di Pengadilan Terkait Penahanan dan Gagalnya Usaha Darurat Militer
-
Red Sparks Kalahkan Hi-Pass, Megawati Hangestri Cetak 19 Poin
-
RI-Korea Selatan Kerja Sama Kembangkan e-Mobilitas di Dalam Negeri
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT