Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti belum menjelaskan lebih detail perihal konsep baru penerimaan peserta didik baru (PPBD). Meski begitu, Mu'ti menegaskan sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah disampaikan, kepala negara memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas perihal tersebut.
"Belum. Tadi kami sampaikan kepada pak presiden dan sepertinya didelegasikan kepada pak mensesneg," kata Mu'ti usai Sidang Kabinet Paripurna di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Mu'ti juga belum memastikan, apakah sistem zonasi akan dihapuskan atau dipertahankan dalam konsep baru PPDB.
"Ya, masih menunggu nanti karena tadi kami sampaikan kepada pak presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan pak menteri sekretaris negara," ujar Mu'ti.
Konsep Baru PPDB
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti membahas secara khusus mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pembahasan itu menyusul wacana penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Kepada Prabowo, Mu'ti menyampaikan hasil kajian yang sudah dilakukan Kemendimen berdama para kepala dinas pendidikam seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.
"Dan juga kajian para pakar dan audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Intinya terkait PPDB, pak presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kajian pelaksanaannya dan nanti keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet," tutur Mu'ti di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Mu'ti berujar saat ini pemerintah masih memperdalam kembali kajian terhadap PPDB sistem zonasi. Setelahnya, hasil dari kajian tersebut akan dilaporkan kepada Prabowo.
"Dan keputusannya akan disampaikan dalam sidang kabinet," kata Mu'ti.
Menanti Nasib PPDB Zonasi
Persoalan keberlanjutan jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dijanjikan bakal diumumkan pada Februari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta pada Senin (25/11/2024).
"Sekarang masih dalam proses pengkajian. Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kami umumkan, sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026 nanti keputusan tersebut dapat kami terapkan," katanya mengutip Antara.
Berita Terkait
-
Skandal Pagar Laut Ilegal, Elite PDIP Desak DPR Bentuk Pansus: Ini Kejahatan yang Telanjang di Publik
-
Paksa Anak-anak Sukai Menu MBG, Reza Indragiri Sebut Deddy Corbuzier Bisa Dipidana: Abusive!
-
Rocky Gerung Seret Nama Jokowi soal HGB Pagar Laut Tangerang: Ini Mesti Dibawa ke Pengadilan!
-
Pagar Laut Tangerang Diduga Dikuasai Aguan, Sindiran Pedas Rocky Gerung: Kalau Mau HGB, Izinnya ke Ikan
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan