Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung turut menyoroti persoalan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pantai Indah Kapuk 2 yang hari ini mulai dibongkar oleh TNI AL bersama para nelayan di daerah tersebut.
Menurutnya, langkah melakukan pembongkaran pagar laut sudah baik. Tetapi, ia memberikan catatatan bahwa masalah tersebut harus benar-benar selesai hingga diketahui siapa saja yang terlibat dan harus segera diberi hukuman yang setimpal.
"Pada satu segi itu (pembongkaran) diperlukan, nelayan pasti lega karena akses laut akan kembali dibuka, tetapi masih ada hal yang substansial yaitu pemeriksaan terhadap kasus ini," kata Rocky yang dilansir dalam video di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (22/1/2025).
Rocky mengatakan, apabila ada persoalan hukum seharusnya segera disampaikan kepada publik oleh mereka yang bersengketa, yakni antara negara dan pemilik pagar.
"Jadi, dibuka aja, bahwa negara memang menyengketakan itu karena ada pelanggaran hukumnya," ucapnya.
Rocky menganggap, bahwa yang harus tampil mewakili negara dalam persoalan ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Nusron Wahid.
"Karena di dia (Nusron) ATR/BPN semua hal yang bersifat legal itu administrasi diputuskan. Jadi ini upaya untuk menekan secara politis juga engga ada guna karena rakyat menganggap bahwa di belakang skandal pagar ini ada skandal politik," jelasnya.
Rocky mengatakan persoalan pagar laut akan menjadi beban berat, khususnya Menteri ATR, Nusron Wahid karena menyangkut soal legal.
"Menteri Nusron bisa mulai terangkan kepada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya," ujar Rocky.
Baca Juga: Laut Tangerang Dipagari dan Bersertifikat, DPR Desak Oknum BPN Diusut
Ia melanjutkan apabila Nusron tidak segera memberikan pernyataan terkait persoalan ini. Maka, kemungkinan besar akan masuk namanya dalam reshuffle Kabinet Presiden Prabowo.
"Kalau sinyal ini makin lambat, maka akan terkejar oleh peristiwa baru yaitu evaluasi Presiden Prabowo pada menterinya, ini kan momentum reshuffle," ucap Rocky.
Terakhir, Rocky mengatakan bahwa, Nusron harus berani mengambil langkah kontroversial terkait persoalan ini.
"Dia (Nusron) harus ucapkan siapa yang salah, dugaan awal apa, walaupun pembuktiannya panjang, tapi dugaan awal harus segera diucapkan, dan artinya itu ada kaitan dengan rezim dan pejabat-pejabat sebelumnya," pungkasnya.
Reporter : Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau
-
Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes
-
Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi
-
MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global
-
KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus