Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung turut menyoroti persoalan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pantai Indah Kapuk 2 yang hari ini mulai dibongkar oleh TNI AL bersama para nelayan di daerah tersebut.
Menurutnya, langkah melakukan pembongkaran pagar laut sudah baik. Tetapi, ia memberikan catatatan bahwa masalah tersebut harus benar-benar selesai hingga diketahui siapa saja yang terlibat dan harus segera diberi hukuman yang setimpal.
"Pada satu segi itu (pembongkaran) diperlukan, nelayan pasti lega karena akses laut akan kembali dibuka, tetapi masih ada hal yang substansial yaitu pemeriksaan terhadap kasus ini," kata Rocky yang dilansir dalam video di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (22/1/2025).
Rocky mengatakan, apabila ada persoalan hukum seharusnya segera disampaikan kepada publik oleh mereka yang bersengketa, yakni antara negara dan pemilik pagar.
"Jadi, dibuka aja, bahwa negara memang menyengketakan itu karena ada pelanggaran hukumnya," ucapnya.
Rocky menganggap, bahwa yang harus tampil mewakili negara dalam persoalan ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Nusron Wahid.
"Karena di dia (Nusron) ATR/BPN semua hal yang bersifat legal itu administrasi diputuskan. Jadi ini upaya untuk menekan secara politis juga engga ada guna karena rakyat menganggap bahwa di belakang skandal pagar ini ada skandal politik," jelasnya.
Rocky mengatakan persoalan pagar laut akan menjadi beban berat, khususnya Menteri ATR, Nusron Wahid karena menyangkut soal legal.
"Menteri Nusron bisa mulai terangkan kepada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya," ujar Rocky.
Baca Juga: Laut Tangerang Dipagari dan Bersertifikat, DPR Desak Oknum BPN Diusut
Ia melanjutkan apabila Nusron tidak segera memberikan pernyataan terkait persoalan ini. Maka, kemungkinan besar akan masuk namanya dalam reshuffle Kabinet Presiden Prabowo.
"Kalau sinyal ini makin lambat, maka akan terkejar oleh peristiwa baru yaitu evaluasi Presiden Prabowo pada menterinya, ini kan momentum reshuffle," ucap Rocky.
Terakhir, Rocky mengatakan bahwa, Nusron harus berani mengambil langkah kontroversial terkait persoalan ini.
"Dia (Nusron) harus ucapkan siapa yang salah, dugaan awal apa, walaupun pembuktiannya panjang, tapi dugaan awal harus segera diucapkan, dan artinya itu ada kaitan dengan rezim dan pejabat-pejabat sebelumnya," pungkasnya.
Reporter : Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Gakkum Kehutanan Tangkap DPO Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas