Suara.com - Pengalihan kekuasaan di AS telah membawa beberapa perubahan yang tidak terduga bagi pengguna Facebook dan Instagram. Banyak yang mendapati diri mereka secara otomatis mengikuti akun resmi Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance setelah pelantikan, menurut laporan Associated Press.
Namun, ini bukan kesalahan, melainkan desain yang disengaja. Menurut juru bicara Meta Andy Stone, akun resmi POTUS dan Gedung Putih dikelola oleh Gedung Putih dan diperbarui saat pemerintahan berubah.
Ini berarti bahwa pengikut akun pemerintahan sebelumnya dipindahkan ke akun yang baru. Hingga Selasa, akun POTUS milik Joe Biden yang diarsipkan memiliki 11 juta pengikut di Facebook, yang menyamai akun resmi POTUS milik Trump.
Pengguna dapat dengan mudah berhenti mengikuti akun-akun ini dengan mengeklik elipsis di halaman profil dan memilih "berhenti mengikuti" atau "blokir."
Sementara itu, pengguna Instagram mengalami masalah aneh saat mencari tagar yang terkait dengan Partai Demokrat. Mengetik "#Democrat" atau "#Democrats" menghasilkan pesan "results hidden", yang memicu tuduhan bias politik. Namun, Meta menegaskan bahwa ini adalah masalah teknis yang memengaruhi banyak tagar, termasuk beberapa yang terkait dengan Partai Republik.
Direktur komunikasi Facebook, Andy Stone, mengakui masalah tersebut dan menjelaskan bahwa masalah tersebut tidak terbatas pada tagar yang condong ke kiri.
Ia memposting di Threads dengan mengatakan, ini adalah "masalah yang memengaruhi kemampuan orang untuk mencari sejumlah tagar yang berbeda di Instagram, bukan hanya yang berhaluan kiri."
Namun, beberapa pengguna melaporkan hasil yang terbatas saat mencari "Republik" dan bukan "Republik." Perusahaan tersebut berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
Kontroversi tersebut muncul di tengah perubahan penting dalam hubungan Mark Zuckerberg dengan Presiden Trump.
Baca Juga: Elon Musk Dituduh Beri Hormat Nazi di Pelantikan Trump, ADL Beri Klarifikasi Mengejutkan
Zuckerberg menghadiri pelantikan Trump dan telah mengumumkan rencana untuk mengakhiri kemitraan Meta dengan pemeriksa fakta independen, dengan alasan "terlalu banyak penyensoran" dan mengatakan, "Sudah waktunya untuk kembali ke akar kita seputar kebebasan berekspresi."
Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang penyebaran misinformasi di platform Meta.
Selain itu, Zuckerberg telah mengungkapkan rencana untuk menghentikan inisiatif keberagaman Meta, sejalan dengan rencana Trump untuk mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
CEO Meta juga telah menyusun tim kepemimpinan baru, termasuk Joel Kaplan, yang memiliki hubungan dengan Partai Republik. Perubahan ini telah memicu kekhawatiran tentang komitmen Meta terhadap keberagaman dan informasi berbasis fakta.
Berita Terkait
-
Mengenal 5 Anak Donald Trump, Si Bungsu Curi Perhatian Kala Sang Ayah Dilantik Jadi Presiden Amerika ke-47
-
Profil Barron Trump, Parasnya Curi Perhatian saat Pelantikan Sang Ayah
-
Trump soal Pertukaran Sandera Hama-Israel: Jika Saya Tidak di Sini, Semua akan Mati
-
PM Irak Ucapkan Selamat ke Trump, Abaikan Surat Perintah Penangkapan Soleimani
-
Geger! Update Ukuran Feed ke Rasio 4:5 Terbaru Instagram Dapat Ledakan Protes Netizen
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial