Suara.com - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mendorong penegak hukum memeriksa Aguan dan Anthony Salim selaku pengusaha pemilik PT PANI terkait dengan pagar laut yang membentang di perairan laut Tangerang, Banten.
Hal tersebut disampaikan Sekjen AGRA, Saiful Wathoni melalui keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025)
"Aguan dan Anthony Salim selaku pengusaha pemilik PT PANI juga sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Karena dua perusahaan yang telah terbongkar sebagai pemegang SHGB di kawasan laut merupakan perusahan yang terafiliasi dengan mereka, juga karena mereka berdua melalui PT PANI adalah penanggung jawab penuh PSN PIK 2,” katanya.
Pencabutan pagar laut yang dilakukan Rabu (22/1/2025) pagi tadi oleh pihak pemerintah diharapkan bukan hanya sebagai gimik. Namun sebagai tahap awal untuk membongkar pelaku dan dalang pemagaran laut.
“Aksi ini juga harapannya bisa tetap paralel dengan pembatalan sertifikat-sertifikat yang ada serta pengusutan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut termasuk pemilik atas nama yang tertera di dalam sertfikat,” jelasnya.
Selain itu, Saiful juga meminta agar Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai presiden ikut bertanggungjawab.
Menurutnya, Jokowi merupakan orang yang menerbitkan status PSN bagi sebagian kawasan PIK 2 melalui Permenko Nomor 12 tahun 2024 juga sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas seluruh kegaduhan saat ini.
“Sebab karena status PSN yang disandang tersebutlah membuat pengembang-pengembang PIK 2 semakin brutal membeli tanah-tanah rakyat dengan harga yang sangat rendah, menggusur rumah dengan nilai ganti rugi yang tidak adil, mengurug sungai, memagari laut hingga skandal sertfikasi laut,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah 1.500 personel dari jajaran TNI Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.
Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi (Titiek Soeharto) dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.
Upaya pembongkaran itu, nantinya dilakukan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Pembongkaran pagar laut ini akan dilakukan secara bertahap. Saat ini merupakan tahap kedua ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal baik dari TNI AL KKP dan nelayan.
Kapal-kapal ini digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.
Dalam proses pembongkaran juga pihak TNI AL mengerahkan tiga kapal khusus seperti jenis Ranpur Amfibi LVT diterjunkan untuk membantu tahapan pembongkaran pagar laut tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Sentil Upaya Pembungkaman, Hasto: Jangan Takut Suarakan Kebenaran Demi Kemanusiaan
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!