Murka usai Kampus Diusulkan Kelola Tambang, WALHI Kritik Telak DPR: Jangan Ikuti Jejak Kejahatan Mulyono!

Suara.com - Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna mengkritisi keras soal usulan Perguruan Tinggi atau kampus diberikan izin mengelola tambang. Menurutnya, sudah cukup Ormas Keagamaan saja yang diceburkan mengurus tambang. 

Hal itu disampaikan Mukri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama Dirjen Minerba, MUI, PUI hingga Walhi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). 

"Pertama, kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam rancangan undang-undang perubahan minerba kepada perguruan tinggi. Saya kira cukup sudah bangsa ini menceburkan ulama ke lahan-lahan kotor," kata Mukri. 

Ia mengatakan, jangan sampai kampus yang punya integritas pemikiran-pemikiran bangsa justru hilang, karena diceburkan ke dalam lumpur izin pengelolaan tambang. 

"Jangan sampai kampus yang punya integritas pemikiran-pemikiran bangsa keluar dari mereka, juga diceburkan ke dalam lumpur," katanya. 

"Kalau kami mau menyapu, gunakanlah sapu yang bersih. Karena pasti hasilnya akan bersih," sambungnya. 

Menurutnya, kampus merupakan tempat masyarakat bertanya karena penuh intelektualitas. Kalau harus diiming-imingi dengan izin pengelolaan tambang maka hal tersebut dikhawatirkan hilang. 

Ia pun lantas menegaskan, agar para Anggota DPR RI untuk berhenti melakukan kejahatan seperti orang yang disebut sebagai Mulyono yang selama ini diidentikan dengan Jokowi. 

"Yang punya umat sekarang ini, bisa disebut demikian, NU, Ormas, juga telah terperangkap dalam lubang tambang. Ke mana lagi nanti orang-orang ini akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Saya kira bapak, ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang menghancurkan Republik ini," tegasnya. 

Baca Juga: Pasang Badan Demi Ungkap Dalang Kasus Pagar Laut, Titiek Soeharto: Kementerian Jangan Takut Lawan Oligarki!

Ia menjelaskan, WALHI wajar marah dengan adanya kejahatan tersebut lantaran menerima aduan masyarakat yang tergusur akibat tambang. 

"Mari kita tanyakan kepada kementerian SDM, Coba periksa, berapa sebetulnya didapatkan oleh negara dari pemberian yang namanya ijin usaha pertambangan, kontrak karya, dan seterusnya. Itu jauh kalah dibandingkan dengan cukai rokok. Lingkungan yang sudah dirusak, tidak pernah direklamasi, ditinggalkan. Diberikan kemudahan dalam perizinan. Termasuk perizinan. Sudah 10 juta kawasan, 8 juta sudah dimanfaatkan dalam kawasan hutan," pungkasnya.