Suara.com - Israel secara resmi akan memutuskan hubungan dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis (30/1), dengan menuduh badan tersebut memberikan perlindungan bagi militan Hamas.
Keputusan ini akan melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel serta mengakhiri semua kontak dengan pejabat Israel, sebuah langkah yang dapat menghambat distribusi layanan vital bagi pengungsi Palestina setelah 15 bulan perang di Gaza.
"UNRWA sama dengan organisasi yang dipenuhi dengan aktivitas teror Hamas," tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, di platform media sosial X.
Israel menuduh bahwa beberapa karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan ratusan warga Israel. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, bahkan menyebut badan tersebut mempekerjakan lebih dari 1.200 anggota Hamas.
Mahkamah Agung Israel Tolak Petisi
Keputusan Israel diperkuat dengan penolakan Mahkamah Agung terhadap petisi dari kelompok hak asasi manusia Palestina, Adalah, yang menentang larangan terhadap UNRWA. Mahkamah menegaskan bahwa undang-undang tersebut hanya melarang aktivitas UNRWA di wilayah kedaulatan Israel, tetapi tidak di wilayah Yudea-Samaria (Tepi Barat) dan Jalur Gaza.
Namun, larangan itu juga mencakup Yerusalem Timur, tempat kantor pusat lapangan UNRWA untuk operasinya di Tepi Barat berada.
Kecaman Internasional
Keputusan Israel menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk PBB dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak Israel untuk mencabut keputusan tersebut.
"Saya menyesalkan keputusan ini dan meminta pemerintah Israel membatalkannya," kata Guterres, menegaskan bahwa UNRWA "tidak tergantikan."
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menuduh Israel melakukan "serangan tanpa henti" terhadap badan tersebut, yang merugikan kehidupan dan masa depan warga Palestina di wilayah pendudukan.
Baca Juga: Netanyahu Kecam Kekacauan saat Penyerahan Sandera di Gaza
Meski demikian, Israel tetap bersikeras bahwa badan lain dapat mengambil alih tugas UNRWA dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza—klaim yang dibantah oleh PBB dan banyak negara donor.
Serangkaian investigasi, termasuk yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menemukan beberapa masalah terkait netralitas di UNRWA, tetapi menekankan bahwa Israel belum memberikan bukti atas tuduhan utama keterlibatan badan tersebut dalam aksi terorisme.
Berita Terkait
-
Netanyahu Kecam Kekacauan saat Penyerahan Sandera di Gaza
-
Hamas Serahkan Sandera Israel dan Thailand, Israel Tunda Pembebasan Tahanan Palestina
-
Mesir Tolak Usulan Trump untuk Pemindahan Warga Palestina
-
Israel Umumkan Pembebasan 5 Sandera Warga Thailand dalam Gencatan Senjata Gaza
-
Pulang ke Puing: Ribuan Warga Palestina Kembali ke Gaza Setelah 15 Bulan Mengungsi
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan