Suara.com - Israel secara resmi akan memutuskan hubungan dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis (30/1), dengan menuduh badan tersebut memberikan perlindungan bagi militan Hamas.
Keputusan ini akan melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel serta mengakhiri semua kontak dengan pejabat Israel, sebuah langkah yang dapat menghambat distribusi layanan vital bagi pengungsi Palestina setelah 15 bulan perang di Gaza.
"UNRWA sama dengan organisasi yang dipenuhi dengan aktivitas teror Hamas," tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, di platform media sosial X.
Israel menuduh bahwa beberapa karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan ratusan warga Israel. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, bahkan menyebut badan tersebut mempekerjakan lebih dari 1.200 anggota Hamas.
Mahkamah Agung Israel Tolak Petisi
Keputusan Israel diperkuat dengan penolakan Mahkamah Agung terhadap petisi dari kelompok hak asasi manusia Palestina, Adalah, yang menentang larangan terhadap UNRWA. Mahkamah menegaskan bahwa undang-undang tersebut hanya melarang aktivitas UNRWA di wilayah kedaulatan Israel, tetapi tidak di wilayah Yudea-Samaria (Tepi Barat) dan Jalur Gaza.
Namun, larangan itu juga mencakup Yerusalem Timur, tempat kantor pusat lapangan UNRWA untuk operasinya di Tepi Barat berada.
Kecaman Internasional
Keputusan Israel menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk PBB dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak Israel untuk mencabut keputusan tersebut.
"Saya menyesalkan keputusan ini dan meminta pemerintah Israel membatalkannya," kata Guterres, menegaskan bahwa UNRWA "tidak tergantikan."
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menuduh Israel melakukan "serangan tanpa henti" terhadap badan tersebut, yang merugikan kehidupan dan masa depan warga Palestina di wilayah pendudukan.
Baca Juga: Netanyahu Kecam Kekacauan saat Penyerahan Sandera di Gaza
Meski demikian, Israel tetap bersikeras bahwa badan lain dapat mengambil alih tugas UNRWA dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza—klaim yang dibantah oleh PBB dan banyak negara donor.
Serangkaian investigasi, termasuk yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menemukan beberapa masalah terkait netralitas di UNRWA, tetapi menekankan bahwa Israel belum memberikan bukti atas tuduhan utama keterlibatan badan tersebut dalam aksi terorisme.
Berita Terkait
-
Netanyahu Kecam Kekacauan saat Penyerahan Sandera di Gaza
-
Hamas Serahkan Sandera Israel dan Thailand, Israel Tunda Pembebasan Tahanan Palestina
-
Mesir Tolak Usulan Trump untuk Pemindahan Warga Palestina
-
Israel Umumkan Pembebasan 5 Sandera Warga Thailand dalam Gencatan Senjata Gaza
-
Pulang ke Puing: Ribuan Warga Palestina Kembali ke Gaza Setelah 15 Bulan Mengungsi
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
-
Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Tanya Gaji ke Sekjen: Waduh Turun!
Terkini
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
Mendadak Menkeu Purbaya Disebut Punya Kecerdasan seperti BJ Habibie Gara-gara Ini
-
Dikritik Tak Turun Saat Rusuh, Gubernur Pramono: Saya Mantan Demonstran, Tak Mau Ambil Panggung
-
Terungkap! Ini Alasan Prabowo Rahasiakan Sosok Menko Polhukam Definitif Pengganti Budi Gunawan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh
-
TNI AL Pesan 2 Kapal Selam Scorpene Prancis, Pertimbangkan Beli Unit Tambahan dari China
-
Dinilai Kejahatan Serius, Kubu OC Kaligis Bongkar Dugaan Tambang Ilegal di Haltim
-
Lisa Mariana Soal Aliran Dana dari RK: Waktu Itu Beliau Masih Menjabat, Saya Pikir Banyak Uang
-
KKP Siapkan 17 'Harta Karun' untuk Selamatkan Bumi dan Ekonomi
-
Tangis Lisa Mariana Pecah di Bareskrim, Klaim Anaknya Ada Kemiripan DNA dengan Ridwan Kamil