Suara.com - Abraham Samad bersama sejumlah aktivis antikorupsi melaporkan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga adanya tindak pidana korupsi berupa kongkalikong, suap, dan gratifikasi dalam proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abraham meyakini bahwa Aguan terlibat dalam pembangunan pagar laut di laut Tangerang untuk proyek PIK 2 yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menyebut dugaan suap dan gratifikasi terjadi dalam penerbitan sertifikat di atas laut.
"Kami melaporkan dugaan kuat adanya suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat di atas laut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya," kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
Abraham meminta agar KPK tidak ragu untuk memeriksa Aguan, meski sosoknya dinilai sebagai figur yang sulit tersentuh hukum.
"KPK tidak perlu takut untuk memanggil orang yang selama ini merasa dirinya kuat, yaitu Aguan," ujar Abraham Samad.
Ia menambahkan bahwa nama Aguan selama ini seolah dianggap tidak bisa tersentuh hukum, sehingga perlu dorongan agar KPK segera melakukan pemeriksaan. "Kami ingin mendorong KPK agar segera memeriksa Aguan terkait kasus ini," tegasnya.
Abraham Samad memastikan pihaknya telah menyiapkan bukti dugaan korupsi yang akan diserahkan ke KPK guna mempercepat penyelidikan.
"Kami memiliki banyak data yang sudah dikumpulkan dalam sistem. Jika dibutuhkan, kami siap menyerahkannya kepada KPK untuk mempercepat penyelidikan," jelasnya.
Ia juga meyakini bahwa KPK telah mengantongi cukup bukti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek PIK 2.
Siapa Abraham Samad?
Dr. Abraham Samad merupakan seorang pengacara yang dikenal luas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Sosoknya kerap dikaitkan dengan keberanian dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27 November 1966 ini tumbuh dalam kondisi yang penuh tantangan. Sejak kecil, ia telah hidup sebagai anak yatim, yang membentuk mentalnya menjadi pribadi mandiri dan tidak mudah menyerah. Abraham Samad juga dikenal sebagai sosok kritis yang berani membela lingkungan sekitarnya.
Sebagai aktivis hukum, Abraham Samad memulai kariernya dengan bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebelum akhirnya beralih menjadi advokat. Ia menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dan meraih gelar sarjana pada usia 26 tahun.
Tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor di universitas yang sama dengan fokus utama pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam perjalanan kariernya, Abraham Samad sempat menghadapi tekanan keluarga. Sang ibu berharap ia menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintah daerah, namun ia tetap teguh memilih jalannya sebagai advokat.
Berita Terkait
-
Aguan Lapor: Penjualan PIK2 Meroket 112%, Tembus Rp 987 M
-
PANI Bidik Penjualan Rp4,3 Triliun di PIK 2, Ini Kata Aguan
-
Daftar Saham Milik Pengusaha Elite yang Temui Presiden Prabowo Pekan Ini
-
Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR
-
Sufmi Dasco Jamin Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Tak Akan Terulang, Intinya Kompak!
-
Kemendagri Beri Insentif Rp3 Miliar untuk Pemda Berprestasi di Papua
-
Prabowo: Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal karena Jalan Rusak dan Akses Terbatas
-
Istana Monitor Dugaan Suap Pengurus BEM UBK Usai Demo dan Bertemu Wapres
-
Hak Hidup Dirampas! Kemenham: Penyekapan Perempuan 3 Tahun di Bandung Pelanggaran HAM Serius