Menkeu Tolak Pembayaran Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Prof. Sulfikar: 95 Persen Ini Maunya Prabowo

Suara.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut-sebut sebagai dua masalah besar peninggalan rezim Joko Widodo yang mendesak untuk diaudit dan dimintai pertanggungjawabannya.

Demikian disampaikan Prof. Sulfikar Amir, akademisi sosiolog dari Nanyang Technological University of Singapore (NTU), dalam wawancaranya di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up akar-akar masalah dalam proyek tersebut.

Sulfikar Amir menyoroti bahwa masalah keuangan dalam proyek kereta cepat adalah efek dari inti proses pengambilan keputusan yang sangat politik sifatnya.

Ia juga mengkritik kecenderungan Jokowi yang naif tentang persoalan teknologi, yang berpikir kereta cepat buatan China adalah yang paling maju setelah terpesona saat diajak naik kereta cepat oleh Presiden Cina, Xi Jinping.

"Jokowi ini kan agak naif ya kalau soal teknologi ya. Jadi dia pikir kereta cepat buatan China itu adalah yang udah paling maju," ujar Sulfikar, dikutip Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan bahwa Jokowi punya kecenderungan berhalusinasi tentang masa depan Indonesia yang akan lebih baik, namun kapasitas intelektualnya itu tidak mencukupi untuk memahami itu.

Sulfikar juga menyinggung hasil survei tahun 2022 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 6-7% responden yang sering menggunakan KCJB, sementara 47% mengatakan "kalau butuh saja" dan 33% "mau coba sekali."

Menurutnya data ini harus menjadi peringatan awal bagi pemerintah akan potensi kurangnya penumpang.

Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang KCJB menggunakan APBN, Sulfikar menduga ini adalah sinyal kuat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga: Bos Danantara Tegaskan Belum Ada Opsi yang Diambil dalam Pelunasan Utang Kereta Cepat

"95% ini maunya Prabowo," katanya.

Ia juga menekankan bahwa tidak mungkin Menkeu Purbaya bisa membuat keputusan tersebut tanpa mendapat dukungan dari Presiden Prabowo.

"Enggak mungkinlah Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung satu proyek sementara presidennya sendiri tidak tahu,” ucapnya.

Sulfikar menegaskan bahwa proyek seharusnya diaudit agar akar permasalahannya bisa diketahui.

"Proyeknya harus diaudit, Bang. Supaya tahu akar masalahnya," katanya.

Ia juga mempertanyakan mengapa proyek ini diberikan kepada China padahal studi kelayakan komprehensif dilakukan oleh Jepang.

Ia menekankan perlunya pertanggungjawaban dari Jokowi sebagai "penanggung jawab tertinggi" atas keputusan politik yang membebani negara.

Reporter: Safelia Putri