Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembelian LPG 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Alasannya, ia tidak ingin LPG 3 kg justru dibeli oleh pengoplos.
Menurut Bahlil, pembelian tabung gas melon dengan syarat KTP itu dilakukan guna mencegah pendistribusian gas tidak tepat sasaran. Contohnya, LPG 3 kg dibeli pengoplos.
"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai, dioplos baru dikasih ke industri?" kata Bahlil di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Bila hal terswbut terjadi maka subsidi yang diberikan untuk konsumen LPG 3 kg akan menjadi tidak tepat sasaran.
"Nanti subsidi kita ini gimana itu maksudnya. Tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah," kata Bahlil.
Klaim Ingin Subsidi Tepat Sasaran
Bahlil diketahui melakukan sidak ke sejumlah pangkalan LPG, sebelum menyambangi Istana guna menghadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyampaikan kondisi terakhir bahwa semua sudah mulai melakukan perbaikan cukup bagus.
"Yang kedua adalah kita melakukan penataan ini. Kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran karena kita itu subsidinya itu Rp87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon itu, per tangki itu maksimal harganya sebenarnya di angka Rp18 ribu- Rp19 ribu. Udah paling jelek, jelek banget kalau ada mark up itu udah paling jelek Rp20 ribu, udah jelek banget lah tapi sebenernya Rp18 ribu - Rp19 ribu," tutur Bahlil.
Tetapi pada kenyataannya terjadi peningkatan harga yang cukup tinggi terhadap LPG 3 kg yang dibeli oleh masyarakat.
Baca Juga: Dimaki-maki Gegara Kasus Gas LPG 3 Kg, Warga Semprot Menteri Bahlil: Anak Kami Lapar, Butuh Makan!
"Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampe Rp25 ribu sampai Rp30 ribu. Artinya subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran, itu satu dari sisi harga," kata Bahlil.
Kedua, Bahlil ingin mencegah terjadinya pengoplosan menggunakan LPG 3 kg untuk kemudian dijual lagi ke industi.
"Kan nggak sehat menurut kami. Kemudian kami bikin tata kelolanya, selama ini kan yang terjadi dari Pertamina ke agen, agen ke pangkalan. Kalau ini masih bisa dikoordinir karena masih pakai aplikasi, tapi pangkalan ke pengecer nah itu udah susah untuk di-tracking," kata Bahlil.
Usai Nyawa Melayang
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM, Bahlil untuk membolehkan kembali pengecer untuk berjualan gas melon 3 kg. Keputusan itu kembali diberlakukan pemerintah setelah terjadi kelangkaan tabung gas 3 kg di beberapa daerah. Saking langkanya, banyak warga yang kelimpungan hingga rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan gas di pangkalan resmi.
Buntut dari kelangkaan itu, seorang warga bernama Yonih meninggal dunia usai mengantre gas elpiji di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin (3/2/2025) kemarin.
Berita Terkait
-
Pengecer Boleh Jualan Gas Melon Lagi, Begini Perintah Prabowo ke Menteri Bahlil: Harga Jangan Terlalu Mahal!
-
Dimaki-maki Gegara Kasus Gas LPG 3 Kg, Warga Semprot Menteri Bahlil: Anak Kami Lapar, Butuh Makan!
-
Pengecer Boleh Jualan Gas Melon Lagi usai Nyawa Warga Melayang, Detik-detik Bahlil Menghadap Prabowo: Ini Salah Kami
-
Minta Maaf usai Emak-emak Meninggal Gegara Antre Gas Melon, Bahlil: Kami Ingin Rakyat Gampang Dapat Gas LPG
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan