Politisi PDIP Soroti Ketimpangan MBG; Sekolah Elite Dapat, Daerah Pelosok NTT Terlupakan

Suara.com - Polemik program makan bergizi gratis (MBG) masih terus bergulir. Bahkan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengungkapkan masih ada salah sasaran dalam program tersebut.

Ia mengungkapkan, menemukan penyaluran MBG dibagikan ke SMA elite di Jakarta, namun ada daerah di pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT) belum pernah merasakannya.

Ribka bahkan menilai bahwa MBG yang juga menyasar pelajar SMA sudah tidak sesuai dengan tujuan program tersebut, yakni menurunkan angka stunting.

"MBG untuk anak SMA Nggak ada guna untuk pengembangan otak, pengembangan otak itu untuk maksimal sampai dua tahun," kata Ribka dalam diskusi Kedaulatan Kesehatan Rakyat di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Lantaran itu, ia mengemukakan bahwa tujuan MBG semestinya ditargetkan kepada ibu hamil dan miskin sampai anak berusia 2 tahun atau hingga PAUD. 

"Bahkan saya mendengar ada di sana sekolah swasta bergensi dipaksakan untuk menerima makan gratis itu, sampai anak-anaknya, orang kaya, disuruh terima aja," tambahnya.

Ribka kemudian mengungkapkan, saat berkunjung ke NTT usai terjadi bencana alam, melihat kenyataan bahwa daerah bencana tersebut  belum pernah sekalipun tersentuh program MBG sejak masih masa uji coba. Padahal, menurut Ribka, masyarakat di daerah NTT itu lebih membutuhkan MBG tersebut.

"Justru NTT abis bencana alam tapi belum sampai makan bergizi gratis. Justru yang diperlukan belum sampai. sebenarnya tujuannya untuk apa?" ucapnya.

Ribka menegaskan bahwa negara memang harus lakukan investasi pada pada kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat agar menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Baca Juga: OPM Ancam Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis, TNI-Polri Siap Hadapi

Namun, program MBG nyatanya belum optimal dilaksanakan padahal telah memakan pos anggaran cukup besar. 

"Akhirnya, APBN kita jebol, bisa Ro71 triliun. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang akan menambahkan 100 triliun lagi, berarti jadi Rp171 triliun," katanya.