Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Siti Aisyah mengkritisi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang dianggap belum hadir pada kasus pelanggaran HAM yang viral seperti kasus Rempang dan Pagar Laut di Tangerang hingga Bekasi.
Bahkan Natalius Pigai dianggap belum terlihat kerja selama 100 hari pertama pemerintahan baru.
Hal itu disampaikan Siti dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama KemenHAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/025).
Ia awalnya menyampaikan jika dirinya sudah menaruh harapan tinggi kepada Pigai sebagai MenHAM. Namun selama 105 hari pemerintah baru, Pigai dianggap belum terlihat kinerjanya.
"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikitpun apa yang sebenarnya bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.
Ia lantas mengungkit kasus-kasus pelanggaran yang sudah viral seperti kasus Rempang dan Pagar Laut. Namun Pigai tak terlihat hadir.
"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral, mungkin bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut, saya gak lihat bapak hadir di sana," katanya.
Ia lantas mempertanyakan mengapa Pigai tak hadir di kasus Rempang dan Pagar Laut tersebut.
"Apakah menurut bapak menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?," ujarnya.
Baca Juga: Natalius Pigai 'Pamer' 100 Hari Prabowo Belum Ada Pejabat Negara Penjarakan Rakyatnya
Untuk itu, ia pun mengajak Pigai bekerja secara benar-benar untuk memberikan solusi bagi setiap kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Jadi pak, saya ingin ke depan ayok pak ketika bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuman pakaian," katanya.
"Tapi kami ingin pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala mungkin ada gesekan, mungkin bapak bisa kasih solusi yang lebih baik," sambungnya.
Berita Terkait
-
Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat
-
Menteri HAM Dicecar DPR Soal Rempang: Omdo Soal HAM, Diam soal Penggusuran?
-
Usut Kasus Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Yakin Tak Ada Tumpang Tindih Antara Polri dan KPK
-
Natalius Pigai 'Pamer' 100 Hari Prabowo Belum Ada Pejabat Negara Penjarakan Rakyatnya
-
Ungkap 'Dosa-dosa' TNI-Polri hingga Kasus Rempang, Legislator PKB Semprot MenHAM Pigai: Pelanggaran HAM Dibiayai APBN?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
Terkini
-
Petisi Tolak Militer di Ranah Sipil, Ratusan Organisasi Cium Bahaya Dwifungsi TNI
-
Akses Layanan Kesehatan Program JKN Berikan Rasa Aman Bagi Emanuel Giai
-
BRI Hadirkan Promo Buy 1 Get 2 Tiket Bioskop di XXI dan Diskon Popcorn
-
Polisi Ringkus Terduga Pembunuh Mahasiswi NDR, Diduga Pelaku Penusukan Berantai
-
Diskon 20 Persen Bersantap di Dragon Hot Pot Bersama BRI
-
8.000 Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Kebersihan dan Sanitasi
-
Kejati Periksa Direksi Bank NTB Syariah Terkait Pinjaman PT Carsten
-
Review Serial The Hawk: Ketika Ambisi dan Ego Berbenturan di Lapangan Golf
-
Perkuat Komunikasi Publik di Era AI, Pemprov Jatim Gelar Bimtek Pengelolaan Medsos dan Situs Pemda
-
Pengambilan Ijazah SMA-SMK Dipersulit Sekolah? Lapor ke Ombudsman Riau