Suara.com - Iran menegaskan bahwa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pengembangan senjata nuklir oleh Teheran bukanlah isu yang rumit dan dapat diselesaikan melalui dialog. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Rabu (05/02/2025) menyatakan bahwa negaranya menentang senjata pemusnah massal dan tetap berpegang pada perjanjian internasional terkait non-proliferasi nuklir.
"Jika kekhawatiran utama adalah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, maka ini adalah hal yang bisa dicapai dan bukan masalah yang rumit," kata Araghchi.
"Posisi Iran jelas: kami adalah anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, dan fatwa Pemimpin Tertinggi telah dengan jelas menyatakan sikap kami terhadap senjata pemusnah massal." lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Presiden AS, Donald Trump, kembali menerapkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran. Kampanye ini mencakup upaya untuk menekan ekspor minyak Iran hingga nol guna mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Trump pertama kali meluncurkan kebijakan ini setelah menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia. Kesepakatan tersebut sebelumnya telah mencabut sanksi internasional sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran.
Sejak keluarnya AS dari kesepakatan itu, Iran telah meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen kemurnian, mendekati level 90 persen yang digunakan untuk senjata nuklir. Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi percepatan ini dalam laporan bulan Desember lalu.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu (xx/xx) membantah tuduhan bahwa Teheran berusaha membunuh pejabat AS. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai "rekayasa pihak-pihak yang menginginkan perang" dan menegaskan bahwa Iran mencari jalur hukum untuk menuntut keadilan atas pembunuhan pejabat senior mereka, termasuk Komandan Pasukan Quds, Qassem Soleimani, yang tewas dalam serangan udara AS pada tahun 2020.
Pernyataan ini muncul setelah Trump memperingatkan bahwa Iran akan "dihancurkan" jika berusaha menyerangnya. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, memperburuk hubungan yang telah lama tegang akibat kebijakan nuklir dan sanksi ekonomi.
Berita Terkait
-
Pendidikan Damar Canggih Wicaksono, Anak Dono Warkop Kini Jadi Ahli Nuklir di Jerman
-
Siapa Iran Junior? Eks Pemain KF Dukagjini yang Resmi Gabung Madura United
-
Lama Menghilang, Pecahan Benua Seukuran Amerika Serikat Ditemukan di Indonesia
-
Trump Ancam Lenyapkan Iran Jika Dirinya Diusik: Tidak Akan ada yang Tersisa!
-
Trump Ingin Ambil Alih Gaza dan Menjadikannya Kawasan Wisata Timur Tengah
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun