Idrus Marham: Mustahil Adu Domba Golkar dan Gerindra karena Gas Melon

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, tak mau Partai Golkar dan Partai Gerindra diadu domba hanya gara-gara kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg atau gas melon oleh pengecer. Menurutnya, dalam kasus tersebut tak ada niatan untuk cari masalah.

"Ini persoalannya saya katakan makanya Pak Prabowo dari awal mengelola pemerintahan ini mari kita punya asas kekeluargaan kalau sama-sama keluarga besar itu kita senang melihat sesama saudara berhasil. Tapi kalau tidak berasaskan ini maka justru tidak senang melihat kalau ada yang berhasil," kata Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Ia mengatakan, dalam konteks dinamika politik tidak ada yang sama-sama mencari masalah satu dengan lainnya.

Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang coba mengadu domba antara Golkar dengan Gerindra hanya gara-gara masalah larangan penjualan gas melon, itu tidak akan berhasil.

"Nah sekarang ini yang kebetulan menterinya ESDM itu adalah Ketum Partai Golkar dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada maka tentu, ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah tetapi sekali lagi saya katakan apapun usaha mereka untuk mengadu domba apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa," ujarnya.

Dia bilang, hubungan antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga masih cair.

"Saya katakan tadi antara Pak Dasco dengan Pak Bahlil hubungannya suasana kebatinannya tidak hanya cair ya, tidak hanya cair, tapi juga produktif dan sudah dibuktikan. Jadi dari komunikasi baik langsung maupun tidak masalahnya selesai," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika Bahlil tadinya mempunyai niatan yang baik dengan kebijakan melarang pengecer jual gas melon.

"Tapi karena kita ingin menata maka dibuka pendaftaran yang memang sebelumnya juga Pak Bahlil sudah ada pendaftaran, cuma mungkin agak lamban dikit. setelah ini nanti terdaftar sebuah maka statusnya di ubah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Nah karena sudah terdaftar berarti terkontrol," katanya.

Baca Juga: Nyawa Rakyat Melayang Gegara Antre Gas, Banyolan Komeng soal Kelangkaan LPG 3 Kg Dicap Nirempati

"Kalau misalkan selama ini tidak terdaftar maka rawan untuk dimainkan para pemain-pemain dalam tanda kutip mafia-mafia yang memang sengaja untuk menimbun dan mempermainkan harga," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui adanya kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg yang membuat heboh.

Menurutnya, tak mungkin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak tanpa instruksi Presiden.

"Saya kira nggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ia mengatakan, jika Bahlil tak mungkin mengarang dengan membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden.

"Nggak mungkin ada menteri yang berani-!beranian atau yang mengarang-ngarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," ujarnya.