Jejak Kontroversi Menteri Bahlil, Larangan Penjualan LPG 3 Kg Bukan yang Pertama

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi yang paling disorot dalam kasus antrean panjang pembelian gas LPG 3 kg di sejumlah daerah. Sederet daftar kontroversi Menteri Bahlil pun kembali diperbincangkan.

Kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg membuat antrean mengular di agen. Seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan dikabarkan meninggal setelah antre berjam – jam di pangkalan gas.

Kebijakan ini kemudian dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa (4/2/2025) hari ini. Keputusan diambil setelah LPG 3 kg menjadi langka di masyarakat hingga menimbulkan antrean panjang. Daftar kontroversi Menteri Bahlil tak cuma soal LPG, sepak terjangnya di dunia akademis, politik, hingga pemerintahan kerap dikritik. Berikut rinciannya.

1. Lulus dalam 20 Bulan Gelar Doktor Bahlil Ditangguhkan

Universitas Indonesia (UI) mengumumkan penangguhan gelar doktor Bahlil pada akhir November 2024 lalu. Gelar doktor Bahlil ditangguhkan itu tertuang dalam Nota Dinas tentang Siaran Pers yang dikeluarkan Majelis Wali Amanat UI.

Kasus ini bermula ketika Bahlil Lahadalia menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

2. Kursi Golkar dan Airlangga Hartarto

Di samping menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga merupakan ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Dia “merebut” kursi ketua umum dari Airlangga Hartarto yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kabinet Prabowo.

Baca Juga: Cuitan Lawas Kiky Saputri Viral Lagi di Tengah Kisruh LPG 3 Kg, Kini Dicibir Tak Napak Tanah

Isu rebutan kursi ini dilontarkan Airlangga kepada Bahlil sebagai candaan saat berfoto bersama di IKN Nusantara. Konteksnya, Bahlil saat itu menggeser kursi dari sebelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Airlangga langsung melontarkan candaan karena kursinya digeser oleh Bahlil. Sebelumnya, Bahlil memang merupakan calon kuat pengganti Airlangga dengan dukungan penuh DPD Golkar. Bahlil juga diduga mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo untuk jabatan tersebut.

3. Dugaan Masalah Izin Tambang

Bahlil pernah terseret dalam dugaan mempermainkan izin tambang. Dia secara sewenang – wenang mengaktifkan atau mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan perputaran uang miliaran rupiah.

Dalam industri pertambangan Bahlil bukan pemain baru, dia dikenal piawai dalam menjalankan bisnis sektor ini, khusunya di Indonesia Timur. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) diungkapkan Bahlil memiliki perusahaan induk bernama PT Rifa Capital dan memiliki anak usaha bernama PT Bersama Papua Unggul di mana dirinya mengempit sekitar 90 persen saham di perusahaan itu.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni